array:629 [
  "welcome" => "Selamat datang di website KPPU"
  "tentangkami" => "Tentang Kami"
  "penegakan_hukum" => "Penegakan Hukum"
  "pencegahan" => "Pencegahan"
  "media_publikasi" => "Media & Publikasi"
  "layanan_publik" => "Layanan Publik"
  "visimisi" => "Visi dan Misi"
  "tentang-kami" => "Tentang Kami"
  "visi-misi" => "Visi dan Misi"
  "identitas" => "Identitas"
  "pimpinan-komisi" => "Pimpinan Komisi"
  "struktur-organisasi" => "Struktur Organisasi"
  "pejabat-struktural" => "Pejabat Struktural"
  "mitra-kerja-sama" => "Mitra Kerja Sama"
  "international-relations" => "Hubungan Internasional"
  "rencana-strategis" => "Rencana Strategis"
  "laporan-tahunan" => "Laporan Tahunan"
  "pengumuman" => "Pengumuman"
  "pengadaan-publik" => "Pengadaan Publik"
  "daftar-larangan-tender" => "Daftar Larangan Tender"
  "karir" => "Karir"
  "penegakan-hukum" => "Penegakan Hukum"
  "status-perkara" => "Status Perkara"
  "putusan" => "Putusan"
  "penetapan" => "Penetapan"
  "jadwal-sidang" => "Jadwal Sidang"
  "penilaian-m-a" => "Penilaian M&A"
  "indeks-persaingan-usaha" => "Indeks Persaingan Usaha"
  "indeks-kemitraan" => "INDEKS KEMITRAAN"
  "kajian-dan-penelitian" => "Kajian dan Penelitian"
  "saran-dan-pertimbangan" => "Saran dan Pertimbangan"
  "program-kepatuhan" => "Program Kepatuhan"
  "kppu-mendengar" => "KPPU Mendengar"
  "media-publikasi" => "Media & Publikasi"
  "siaran-pers" => "Siaran Pers"
  "buku" => "Buku"
  "referensi-artikel" => "Referensi & Artikel"
  "majalah-kompetisi" => "Majalah Kompetisi"
  "media-edukasi" => "Media Edukasi"
  "faq" => "FAQ"
  "layanan-publik" => "Layanan Publik"
  "notifikasi-merger" => "Notifikasi Merger"
  "suket-bebas-perkara" => "Suket Bebas Perkara"
  "asesmen-kebijakan" => "Asesmen Kebijakan"
  "kerja-sama" => "Kerja Sama"
  "konsultasi" => "Konsultasi"
  "informasi-publik" => "Informasi Publik"
  "jurnal" => "Jurnal"
  "magang" => "Magang"
  "penelitian-akademik" => "Penelitian Akademik"
  "perpustakaan" => "Perpustakaan"
  "pengaduan" => "Pengaduan"
  "kontak" => "Kontak"
  "bacaselengkapnya" => "Baca Selengkapnya"
  "vision.title" => "Visi dan Misi"
  "vision.hero_tagline" => "Menuju lembaga pengawas persaingan usaha yang profesional, berintegritas, dan terpercaya."
  "vision.section_title" => "VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2020–2024"
  "vision.vision_quote" => "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"
  "vision.para1" => "Sebagaimana Renstra KPPU 2020–2024, Visi KPPU sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024 yakni"
  "vision.para2" => "Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan RPJMN 2020–2024 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur."
  "vision.missions_intro" => "Dalam pencapaian Visi tersebut, maka KPPU turut mengacu kepada Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024 sebagai berikut:"
  "mission.1" => "Peningkatan kualitas manusia Indonesia;"
  "mission.2" => "Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;"
  "mission.3" => "Pembangunan yang merata dan berkeadilan;"
  "mission.4" => "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;"
  "mission.5" => "Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;"
  "mission.6" => "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;"
  "mission.7" => "Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;"
  "mission.8" => "Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan"
  "mission.9" => "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan."
  "vision.kppu_purpose" => "TUJUAN KPPU"
  "vision.purpose_content" => "Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."
  "vision.strategic_targets" => "SASARAN STRATEGIS KPPU"
  "target.1" => "Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;"
  "target.2" => "Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government."
  "vision.values" => "NILAI (VALUE) KPPU"
  "vision.values_desc" => "Nilai-nilai organisasi KPPU (RICH-Team):"
  "rich_team.1" => "Responsible — bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan;"
  "rich_team.2" => "Integrity — jujur dan bertindak konsisten sesuai nilai-nilai organisasi;"
  "rich_team.3" => "Confident — percaya atas kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas;"
  "rich_team.4" => "Hardwork — bekerja keras pantang menyerah dalam mencapai tujuan;"
  "rich_team.5" => "Teamwork — bekerja sama secara harmonis antar unit melalui Coaching, Counselling, dan Mentoring."
  "vision.breadcrumb_home" => "Beranda"
  "vision.breadcrumb_current" => "Visi dan Misi"
  "news_title" => "Berita"
  "related_news" => "Berita Terkait"
  "breadcrumb_home" => "Beranda"
  "homepage_title" => "KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN REPUBLIK INDONESIA"
  "Berita" => "Berita"
  "Beranda" => "Beranda"
  "Beritaterkait" => "Berita Terkait"
  "strategic_plan.title" => "Rencana Strategis KPPU"
  "strategic_plan.doc1" => "Rencana Strategis 2020-2024"
  "strategic_plan.doc2" => "Rencana Strategis Penyesuaian 2017-2019"
  "strategic_plan.doc3" => "Rencana Strategis 2015-2019"
  "strategic_plan.table_title" => "Judul"
  "strategic_plan.table_link" => "Tautan"
  "logo_maskot_hero_title" => "Logo dan Maskot KPPU"
  "logo_maskot_hero_description" => "Simbol jati diri lembaga independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999"
  "logo_maskot_breadcrumb_home" => "Beranda"
  "logo_maskot_breadcrumb_current" => "Logo dan Maskot"
  "logo_maskot_page_title" => "Logo dan Maskot"
  "logo_maskot_logo_title" => "FILOSOFI LOGO KPPU"
  "logo_maskot_logo_alt" => "Logo KPPU"
  "logo_maskot_logo_paragraph_1" => "Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan desain yang diciptakan sebagai jati diri visual dan simbol lembaga independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999."
  "logo_maskot_logo_paragraph_2" => "Bentuk logo KPPU adalah oval berwarna merah dengan gambar Garuda Pancasila di tengahnya dan di luar lingkaran merah terdapat lingkaran berwarna biru dengan tulisan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia."
  "logo_maskot_logo_paragraph_3" => "Lima segmen pada tonggak dan sembilan serat pada landasan merupakan visualisasi simbolik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan landasan berdirinya KPPU."
  "logo_maskot_maskot_title" => "FILOSOFI MASKOT KPPU, KOMPID"
  "logo_maskot_maskot_alt" => "Maskot Kompid"
  "logo_maskot_maskot_paragraph_1" => "Kompid adalah akronim dari <strong>Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi</strong>, simbol semangat kompetisi sehat dan berintegritas."
  "logo_maskot_maskot_paragraph_2" => "Wajah Kompid memiliki ekspresi tegas dan tajam untuk menggambarkan ketegasan serta keberanian dalam menegakkan keadilan."
  "logo_maskot_maskot_paragraph_3" => "Sayap Kompid terdiri dari warna merah, biru, dan kuning sebagai warna identitas KPPU — melambangkan energi, kepercayaan, dan optimisme."
  "logo_maskot_maskot_paragraph_4" => "Kompid mengenakan rompi coklat muda yang menunjukkan kehangatan dan sisi humanis, serta celana biru tua yang mencerminkan ketangkasan."
  "commisioner.hero_tagline" => "Anggota KPPU-RI periode 2024-2029 (ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2024)"
  "organizational-structure" => "Struktur Organisasi"
  "organizational-structure.hero-tagline" => "Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPPU didukung oleh sebuah Sekretariat dengan pimpinan dan barisan staf profesional yang tangguh. KPPU terdiri dari sembilan anggota yang diangkat Presiden atas persetujuan DPR. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota."
  "structural-officials" => "Pejabat Struktural"
  "structural-officials.tagline" => "Penjabat struktural KPPU-RI yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi."
  "Lembaga" => "Lembaga"
  "Mitra Kerja Sama" => "Mitra Kerja Sama"
  "No." => "No."
  "Logo" => "Logo"
  "Kunjungi SIKERMA" => "Kunjungi SIKERMA"
  "Catatan Penting:" => "Catatan Penting:"
  "Sistem Informasi Kerja Sama (SIKERMA)" => "Sistem Informasi Kerja Sama (SIKERMA)"
  "Prosedur Pengajuan" => "Prosedur Pengajuan"
  "Status Pelaksanaan" => "Status Pelaksanaan"
  "Partnership_content" => "Informasi mengenai mitra kerja KPPU dapat diakses melalui Sistem Informasi Pengelolaan Kerja Sama (SIKERMA) yang merupakan sistem informasi bagi internal KPPU untuk mendokumentasikan dan memantau pelaksanaan kerja sama yang dilakukan, sekaligus sebagai pusat informasi bagi publik (eksternal) terkait prosedur pengajuan kerja sama maupun berbagai informasi terkait kerja sama yang dimiliki KPPU. Untuk mengakses halaman SIKERMA, Klik"
  "disini" => "di sini"
  "Institution" => "Lembaga"
  "international-relations.tagline" => "Kerja sama global untuk penegakan hukum persaingan usaha yang efektif dan berkelanjutan"
  "international-relations.vision.description" => "Membangun jaringan kerja sama internasional yang kuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berkontribusi dalam pembentukan standar internasional."
  "international-relations.partnerships.title" => "Keanggotaan Organisasi Internasional"
  "international-relations.partnerships.icn" => "International Competition Network (ICN)"
  "international-relations.partnerships.icn.description" => "Jaringan global otoritas persaingan yang bertujuan membangun konsensus mengenai prosedur persaingan usaha yang baik."
  "international-relations.partnerships.oecd" => "OECD Competition Committee"
  "international-relations.partnerships.oecd.description" => "Forum diskusi kebijakan persaingan dengan negara-negara anggota OECD dan ekonomi non-anggota."
  "international-relations.partnerships.aegc" => "ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)"
  "international-relations.partnerships.aegc.description" => "Kelompok ahli ASEAN yang mengembangkan kebijakan persaingan usaha regional."
  "international-relations.partnerships.unctad" => "UNCTAD"
  "international-relations.partnerships.unctad.description" => "Kerja sama dalam pengembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha untuk negara berkembang."
  "international-relations.activities.title" => "Aktivitas Kerja Sama"
  "international-relations.activities.bilateral" => "Bilateral Cooperation"
  "international-relations.activities.bilateral.description" => "Kerja sama bilateral dengan otoritas persaingan negara lain melalui MoU untuk pertukaran informasi dan pengalaman."
  "international-relations.activities.technical" => "Technical Assistance"
  "international-relations.activities.technical.description" => "Memberikan dan menerima bantuan teknis dalam penanganan kasus dan pengembangan kebijakan."
  "international-relations.activities.forums" => "International Forums"
  "international-relations.activities.forums.description" => "Partisipasi aktif dalam forum internasional untuk pengembangan best practices persaingan usaha global."
  "international-relations.mou.title" => "Memorandum of Understanding"
  "international-relations.mou.description" => "Kerja sama bilateral dengan otoritas persaingan usaha di berbagai negara mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan koordinasi penanganan kasus."
  "international-relations.mou.countries.australia" => "Australia"
  "international-relations.mou.years.australia" => "2010"
  "international-relations.mou.agencies.australia" => "ACCC"
  "international-relations.mou.countries.japan" => "Jepang"
  "international-relations.mou.years.japan" => "2012"
  "international-relations.mou.agencies.japan" => "JFTC"
  "international-relations.mou.countries.south-korea" => "Korea Selatan"
  "international-relations.mou.years.south-korea" => "2013"
  "international-relations.mou.agencies.south-korea" => "KFTC"
  "international-relations.mou.countries.netherlands" => "Belanda"
  "international-relations.mou.years.netherlands" => "2015"
  "international-relations.mou.agencies.netherlands" => "ACM"
  "international-relations.mou.countries.china" => "Tiongkok"
  "international-relations.mou.years.china" => "2019"
  "international-relations.mou.agencies.china" => "SAMR"
  "international-relations.mou.countries.india" => "India"
  "international-relations.mou.years.india" => "2020"
  "international-relations.mou.agencies.india" => "CCI"
  "title.international-relations" => "Hubungan Internasional - KPPU"
  "title.strategic-plan" => "Rencana Strategis"
  "strategic-plan.doc.2025" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2025"
  "strategic-plan.doc.2024" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2024"
  "strategic-plan.doc.2023" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2023"
  "strategic-plan.doc.2022" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2022"
  "strategic-plan.doc.2021" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2021"
  "strategic-plan.doc.2020" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2020"
  "strategic-plan.doc.2019" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2019"
  "strategic-plan.doc.2018" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2018"
  "strategic-plan.doc.2017" => "Rencana Kerja KPPU Tahun 2017"
  "strategic-plan.doc.2016" => "Rencana Kinerja KPPU Tahun 2016"
  "strategic-plan.doc.2015" => "Rencana Kinerja KPPU Tahun 2015"
  "strategic-plan.doc.2014" => "Rencana Kinerja KPPU Tahun 2014"
  "title.annual-report" => "Daftar Larangan"
  "2024.annual-report" => "Laporan Tahunan 2024"
  "label.annual-report-2024" => "Laporan Tahunan 2024"
  "label.annual-report-2023" => "Laporan Tahunan 2023"
  "label.annual-report-2022" => "Laporan Tahunan 2022"
  "label.annual-report-2021" => "Laporan Tahunan 2021"
  "label.annual-report-2020" => "Laporan Tahunan 2020"
  "label.5-year-report-2018-2023" => "Laporan Lima Tahun 2018–2023"
  "beranda" => "Beranda"
  "description.annual-report" => "Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan daftar larangan tender atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Kepatuhan terhadap putusan ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas pasar Indonesia."
  "title.prohibition-list" => "Daftar Pelaku Usaha yang Dilarang Tender"
  "table.header.no" => "No."
  "table.header.decision" => "Putusan"
  "table.header.defendant" => "Terlapor"
  "table.header.duration" => "Jangka Waktu"
  "table.header.prohibition" => "Larangan Tender"
  "prohibition.desc.1" => "Larangan mengikuti pengadaan barang/jasa dari APBN/APBD selama 2 tahun di seluruh Indonesia."
  "prohibition.desc.2" => "Larangan mengikuti tender jasa konstruksi APBN/APBD selama 1 tahun di seluruh Indonesia."
  "prohibition.desc.3" => "Larangan mengikuti pengadaan barang/jasa APBN/APBD selama 1 tahun di seluruh Indonesia."
  "sidebar.regulation" => "REGULASI"
  "sidebar.regulation.desc" => "Akses peraturan dan pedoman persaingan usaha."
  "sidebar.ruling" => "PUTUSAN"
  "sidebar.ruling.desc" => "Lihat putusan perkara persaingan usaha."
  "sidebar.hearing-schedule" => "JADWAL SIDANG"
  "sidebar.hearing-schedule.desc" => "Cek jadwal sidang perkara KPPU terbaru."
  "title.career" => "Karir"
  "subtitle.career" => "Jadilah bagian dari tim yang menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia"
  "section.why-join.title" => "Mengapa Bergabung dengan KPPU?"
  "why-join.impact.title" => "Dampak Nyata"
  "why-join.impact.desc" => "Berkontribusi langsung dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia"
  "why-join.growth.title" => "Pengembangan Karir"
  "why-join.growth.desc" => "Program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi"
  "why-join.team.title" => "Tim Profesional"
  "why-join.team.desc" => "Bekerja dengan tim ahli di bidang hukum persaingan usaha"
  "section.jobs.title" => "Lowongan Tersedia"
  "filter.all-categories" => "Semua Kategori"
  "filter.legal" => "Hukum"
  "filter.economics" => "Ekonomi"
  "filter.it" => "IT"
  "filter.administration" => "Administrasi"
  "filter.all-locations" => "Semua Lokasi"
  "filter.jakarta" => "Jakarta"
  "filter.surabaya" => "Surabaya"
  "filter.medan" => "Medan"
  "job.1.title" => "Analis Hukum Persaingan Usaha"
  "job.1.department" => "Direktorat Hukum"
  "job.1.type" => "Full Time"
  "job.1.location" => "Jakarta"
  "job.1.deadline" => "Ditutup: 30 Des 2024"
  "job.1.description" => "Melakukan analisis hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan rekomendasi kebijakan"
  "job.2.title" => "Ekonom Industri"
  "job.2.department" => "Direktorat Ekonomi"
  "job.2.type" => "Kontrak"
  "job.2.location" => "Jakarta"
  "job.2.deadline" => "Ditutup: 15 Jan 2025"
  "job.2.description" => "Menganalisis struktur pasar, perilaku industri, dan dampak ekonomi dari praktik persaingan usaha di berbagai sektor"
  "job.3.title" => "Staff IT & Sistem Informasi"
  "job.3.department" => "Direktorat TI"
  "job.3.type" => "Full Time"
  "job.3.location" => "Jakarta"
  "job.3.deadline" => "Ditutup: 20 Jan 2025"
  "job.3.description" => "Mengelola infrastruktur IT, mengembangkan sistem informasi internal, dan memberikan dukungan teknis kepada seluruh unit kerja"
  "job.4.title" => "Penyidik Persaingan Usaha"
  "job.4.department" => "Direktorat Penegakan Hukum"
  "job.4.type" => "Full Time"
  "job.4.location" => "Jakarta"
  "job.4.deadline" => "Ditutup: 25 Jan 2025"
  "job.4.description" => "Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha serta menyusun laporan hasil penyelidikan"
  "button.view-detail" => "Lihat Detail"
  "title.status-perkara" => "Status Perkara"
  "title.case-handling-scheme" => "Skema Penanganan Perkara di KPPU"
  "subtitle.case-handling-scheme" => "Berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023, berikut ini adalah skema penanganan perkara di KPPU."
  "note.case-handling-scheme" => "Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023."
  "title.penetapa" => "Penetapan"
  "title.penetapan" => "Penetapan"
  "title.determination" => "Daftar Penetapan"
  "table.header.case-number" => "Nomor Perkara"
  "table.header.subject" => "Tentang"
  "table.header.date" => "Tanggal Penetapan"
  "table.header.download" => "Tautan"
  "case.01.number" => "04/KPPU-PKP/2025"
  "case.01.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT PCM Kimia Indonesia"
  "case.01.date" => "23 Juli 2025"
  "case.02.number" => "03/KPPU-PKP/2025"
  "case.02.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PC Ketapang II Ltd."
  "case.02.date" => "23 Juli 2025"
  "case.03.number" => "02/KPPU-PKP/2025"
  "case.03.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT PLI Indonesia"
  "case.03.date" => "30 Juli 2025"
  "case.04.number" => "01/KPPU-PKP/2025"
  "case.04.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Triputra Agro Persada Tbk"
  "case.04.date" => "22 Januari 2025"
  "case.05.number" => "04/KPPU-PKP/2024"
  "case.05.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk"
  "case.05.date" => "13 Desember 2024"
  "case.06.number" => "03/KPPU-PKP/2024"
  "case.06.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Hutama Karya (Persero)"
  "case.06.date" => "13 Desember 2024"
  "case.07.number" => "04/KPPU-I/2024"
  "case.07.subject" => "Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee"
  "case.07.date" => "7 November 2024"
  "case.08.number" => "02/KPPU-PKP/2024"
  "case.08.subject" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Brantas Abipraya (Persero)"
  "case.08.date" => "30 Oktober 2024"
  "agenda-sidang-kamis-14-november-2025" => "Agenda Sidang Kamis, 14 November 2025"
  "agenda-sidang-rabu-13-november-2025" => "Agenda Sidang Rabu, 13 November 2025"
  "agenda-sidang-selasa-12-november-2025" => "Agenda Sidang Selasa, 12 November 2025"
  "agenda-sidang-senin-11-november-2025" => "Agenda Sidang Senin, 11 November 2025"
  "hari" => "Hari"
  "tanggal" => "Tanggal"
  "waktu" => "Waktu"
  "agenda" => "Agenda"
  "tempat" => "Tempat"
  "laporan-hasil-pemeriksaan-lanjutan" => "Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan"
  "mendengar-keterangan-ahli-dari-pihak-terlapor-dalam-sidang-terbuka" => "Mendengar keterangan Ahli dari pihak Terlapor dalam sidang terbuka"
  "mendengar-keterangan-saksi-dari-pihak-pelapor-maruli-manullang-dan-mesak-sihombing-dalam-sidang-tertutup" => "Mendengar keterangan saksi dari pihak Pelapor (Maruli Manullang dan Mesak Sihombing) dalam sidang tertutup"
  "pemeriksaan-pendahuluan" => "Pemeriksaan Pendahuluan"
  "investigator" => "Investigator"
  "majelis-komisi" => "Majelis Komisi"
  "kantor-kppu-jl-ir-h-juanda-no-36-jakarta-pusat" => "Kantor KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat"
  "previous" => "Previous"
  "next" => "Next"
  "regulasi" => "REGULASI"
  "tanya-jawab" => "TANYA JAWAB"
  "ppid" => "PPID"
  "penilaianM&A" => "Penilaian M&A"
  "Review berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009:" => "Review berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009:"
  "Review berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Sebelum PP Nomor 57 Tahun 2010 berlaku)." => "Review berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Sebelum PP Nomor 57 Tahun 2010 berlaku)."
  "Lihat di sini" => "Lihat di sini"
  "Sistem notifikasi kppu.go.id dapat diaklik" => "Sistem notifikasi kppu.go.id dapat diaklik"
  "di sini" => "di sini"
  "Review berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010:" => "Review berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010:"
  "Pemberitahuan" => "Pemberitahuan"
  "Merupakan notifikasi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi apabila merger yang dilakukan telah efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010." => "Merupakan notifikasi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi apabila merger yang dilakukan telah efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010."
  "Tahun" => "Tahun"
  "Konsultasi" => "Konsultasi"
  "Merupakan notifikasi yang dilakukan secara sukarela oleh Pelaku Usaha kepada Komisi sebelum merger efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010." => "Merupakan notifikasi yang dilakukan secara sukarela oleh Pelaku Usaha kepada Komisi sebelum merger efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010."
  "REGULASI" => "REGULASI"
  "TANYA JAWAB" => "TANYA JAWAB"
  "PPID" => "PPID"
  "review-kppu-2009" => "Review berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009:"
  "desc-review-2009" => "Review berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Sebelum PP Nomor 57 Tahun 2010 berlaku)."
  "sistem-notifikasi" => "Sistem notifikasi kppu.go.id dapat diaklik"
  "review-pp-2010" => "Review berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010:"
  "pemberitahuan" => "Pemberitahuan"
  "desc-pemberitahuan" => "Merupakan notifikasi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi apabila merger yang dilakukan telah efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010."
  "tahun" => "Tahun"
  "aksi" => "Aksi"
  "desc-konsultasi" => "Merupakan notifikasi yang dilakukan secara sukarela oleh Pelaku Usaha kepada Komisi sebelum merger efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2010."
  "bagikan-halaman" => "BAGIKAN HALAMAN"
  "tentang-ipu-title" => "Tentang Indeks Persaingan Usaha (IPU)"
  "ipu-desc-1" => "Indeks Persaingan Usaha (IPU) adalah indeks yang disusun berdasarkan penilaian yang dibangun untuk melihat potret persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional. IPU berdasarkan pada nilai-nilai yang dibangun dari kerangka kerja (framework) indikator ekonomi dan hukum serta institusi. Penyusunan IPU didasarkan pada tiga dimensi utama: (1) struktur persaingan, (2) proses persaingan, dan (3) perilaku pasar. IPU dirancang untuk mengukur kondisi dan dinamika struktur, perilaku, dan proses persaingan yang menjadi objek dan fokus utama pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999."
  "metode-ipu-title" => "Metode Penyusunan IPU"
  "ipu-desc-2" => "Untuk mengidentifikasi indikator-indikator utama yang memuat lingkup kompetisi, dinamika, dan karakter persaingan usaha yang sehat, IPU menggunakan kerangka kerja (framework) untuk memahami dan mengukur persaingan usaha yang disajikan dalam bentuk struktur, perilaku, dan proses persaingan. Pendekatan ini merupakan perpaduan konsep-konsep persaingan usaha dari literatur ekonomi industri (Industrial Organization/IO) dan hukum persaingan (Competition Law) yang disajikan secara terperinci. Dari hasil kajian di berbagai negara, Komisi mengidentifikasi 18 indikator IPU yang kemudian dikembangkan menjadi 45 sub-indikator di tingkat nasional, dan 71 variabel di tingkat provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui survey, wawancara, dan observasi. Hasil pengumpulan data dirangkum dalam bentuk data numerik untuk mendapatkan indikator dan dimensi yang tepat. Pembobotan pada IPU menggunakan analisis faktor latent dan Analytic Hierarchy Process (AHP)."
  "data-ipu-title" => "Data Indeks Persaingan Usaha"
  "ipu-desc-3" => "Hasil telaahan statistik dan praktik pengumpulan indeks ini adalah indeks persaingan usaha setiap tahun berupa skor dan peringkat persaingan usaha di tingkat nasional dan provinsi. Skor dan peringkat ini menggambarkan tingkat persaingan yang rendah, sementara skor 7 menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Semakin tingginilai IPU yang diperoleh, menunjukkan efisiensi ekonomi yang tinggi. IPU yang tinggi menunjukkan masyarakat dapat memperoleh keuntungan berupa harga yang wajar dan kualitas produk yang lebih baik karena produsen harus bersaing untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif."
  "grafik-ipu-garis-title" => "Grafik Perkembangan Indeks Persaingan Usaha"
  "grafik-ipu-batang-title" => "Grafik Komponen Indeks Persaingan Usaha"
  "survei-2023-title" => "Survei Indeks Persaingan Usaha Tahun 2023"
  "ipu-desc-4" => "Survei Indeks Persaingan Usaha Tahun 2023 akan dilaksanakan selama 5 (Lima) bulan, sejak 1 Juni 2023 - 30 November 2023 dengan rincian pelaksanaan sebagaimana berikut: (Konten tabel saat ini diwakili placeholder gambar)"
  "tabel-survei-2023-title" => "Tabel Rincian Pelaksanaan Survei IPU 2023"
  "statistik-nasional-title" => "Indeks Persaingan Usaha Sebagai Statistik Nasional BPS"
  "ipu-desc-5a" => "Indeks Persaingan Usaha (IPU) juga menjadi tolok ukur implementasi tugas pokok KPPU dalam mendorong terbentuknya iklim persaingan yang sehat, terutama dalam rangka pembangunan tugas-tugas pemerintah dan tujuan pembangunan yang mempromosikan persaingan usaha, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta rekomendasi BPS melalui Surat Nomor B-1315/3290/QT.130/07/2021 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral."
  "ipu-desc-5b" => "Berdasarkan SKT/U BPS pada pertengahan 2020 telah menetapkan Indeks Pengembangan Statistik Sektoral (IPSS) untuk mengukur tingkat perkembangan penyelenggaraan statistik sektoral oleh instansi pembina (mandat UU). IPSS disusun untuk mengukur tingkat perkembangan penyelenggaraan statistik sektoral oleh Instansi Pembina (IP) pada berbagai sektor. KPPU melalui Indeks Persaingan Usaha Nasional yang dikembangkan oleh Komisi berhak mengisi IPSS dengan skor penuh (skor 1) apabila KPPU telah secara mandiri melakukan penyelenggaraan statistik sesuai dengan ketentuan BPS, yang mempresentasikan tingkat kematangan pembangunan metode dan penyelenggaraan statistik sektoral KPPU."
  "tujuan-indeks-kemitraan" => "Tujuan Indeks Kemitraan"
  "ik-desc-1" => "Teks paragraf panjang 1 mengenai tujuan dan definisi Indeks Kemitraan (IK)."
  "ik-desc-2" => "Teks paragraf panjang 2 yang menjelaskan latar belakang dan relevansi IK."
  "ik-desc-3" => "Teks paragraf panjang 3 yang merinci manfaat dari IK."
  "hasil-survei-ik-2024" => "Hasil Survei Indeks Kemitraan Tahun 2024"
  "ik-desc-4" => "Teks pengantar yang merangkum hasil utama survei 2024."
  "ik-point-1" => "Angka kemitraan mencapai 75.3%, menunjukkan kepatuhan yang memadai."
  "ik-point-2" => "Kualitas kemitraan perlu ditingkatkan di sektor tertentu."
  "ik-point-3" => "Perluasan sampel survei dilakukan untuk meningkatkan validitas data."
  "ik-point-4" => "Rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya."
  "pelaksanaan-survei-ik" => "Pelaksanaan Survei Indeks Kemitraan"
  "ik-desc-5" => "Teks deskripsi mengenai metodologi dan jadwal pelaksanaan survei."
  "prosedur-kemitraan" => "Prosedur Pelaksanaan Kemitraan"
  "prosedur-1" => "Penentuan sampel perusahaan besar dan UMKM."
  "prosedur-2" => "Pengumpulan data melalui kuesioner daring dan wawancara."
  "prosedur-3" => "Analisis dan perhitungan nilai indeks kemitraan."
  "prosedur-4" => "Validasi data dengan pihak terkait."
  "prosedur-5" => "Publikasi hasil dan rekomendasi kebijakan."
  "data-unduh-ik" => "Data dan Dokumen Indeks Kemitraan"
  "ik-desc-6" => "Silakan unduh dokumen laporan lengkap Indeks Kemitraan di sini."
  "unduh-dokumen" => "Unduh Dokumen"
  "call-for-proposal-ik" => "CALL FOR PROPOSAL: PENYUSUNAN INDEKS KEMITRAAN"
  "latar-belakang" => "Latar Belakang"
  "cfp-desc-1" => "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga pengawas persaingan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Berdasarkan UU ini, KPPU mempunya 3 tugas utama yaitu penegakan hukum, pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan merger. Sejak tahun 2008, KPPU juga diberikan amanat untuk menjadi Lembaga pengawas kemitraan. Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No.20/2008) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”."
  "cfp-desc-2" => "Secara regulasi, kemitraan telah menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi. Permasalahannya adalah implementasinya yang belum optimal untuk mendorong kemitraan sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan UMKM berdasarkan prinsip kesetaraan yang saling menguntungkan. UMKM merupakan fondasi utama bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, UMKM tidak boleh dikuasai (dimiliki) oleh usaha besar. UMKM harus berkembang dengan sendirinya menjadi usaha besar. Di lain pihak, usaha besar memerlukan UMKM untuk mendukung usahanya. Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan cara agar mereka dapat bertumbuh bersama. UMKM dapat naik kelas menjadi usaha besar, dan usaha besar dapat semakin besar. Upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila kemitraan antara keduanya terjadi dengan rukun dan adil."
  "cfp-desc-3" => "Untuk itulah kemitraan diatur pelaksanaanya, tidak hanya dalam UU No.20/2008, tetapi juga dalam peraturan lainnya. Dalam hal pengawasan persaingan usaha, berberapa bentuk kemitraan yang harus diawasi oleh KPPU diatur dalam Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola (i) inti-plasma, (ii) subkontrak, (iii) waralaba, (iv) perdagangan umum, (v) distribusi dan keagenan, dan (vi) bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing)."
  "cfp-desc-4" => "Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU memerlukan suatu indikator-indikator yang terukur untuk menilai kinerja KPPU dari sisi hasil (outcome) akhir dari berbagai proses dan output yang telah dilakukan. Sejak tahun 2015 KPPU memulai mengembangkan pengukuran persaingan usaha dalam bentuk indeks persaingan usaha di beberapa sektor industri, dan pada tahun 2018 survei mengenai persepsi persaingan usaha dilaksanakan secara nasional di 34 Provinsi. Indeks persaingan usaha (IPU) membantu KPPU dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Pengukuran-pengukuran di dalam IPU memenuhi unsur 4 (empat) tujuan pembentukan UU No.5 Tahun 1999 dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) KPPU."
  "cfp-desc-5" => "Terkait kemitraan, pada tahun 2024 ini KPPU memulai inisiasi untuk membentuk suatu indeks pengawasan kemitraan. Indeks ini akan mencerminkan kondisi kemitraan usaha besar dan kecil di Indonesia, yang disusun mengevaluasi kemitraan yang terjadi di suatu daerah dan secara nasional. Indeks kemitraan merupakan suatu ukuran kuantitatif (dalam bentuk angka) yang mencerminkan kebaikan kemitraan antara usaha besar dan UMKM pada periode waktu tertentu. Indeks kemitraan penting dibuat sebagai bagian bagi evaluasi KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kemitraan."
  "tujuan-cfp" => "Call for Proposal ini bertujuan untuk:"
  "cfp-tujuan-1" => "Memperoleh indeks kemitraan yang valid secara akademis dan mencerminkan kondisi kemitraan untuk setiap daerah dan nasional;"
  "cfp-tujuan-2" => "Memberikan kesempatan kepada lembaga penelitian di bawah perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan KPPU dalam kegiatan penelitian ilmiah."
  "anggaran-pembayaran" => "Anggaran dan Mekanisme Pembayaran"
  "cfp-anggaran-desc" => "Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA KPPU tahun anggaran 2024. Dana penelitian maksimum sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) termasuk pajak. Penyerahan dana kepada pemenang akan diserahkan secara bertahap sebagai berikut:"
  "termin-pembayaran" => "Termin Pembayaran"
  "cfp-termin-1-judul" => "Termin pembayaran I: 10%"
  "cfp-termin-1-keterangan" => "Laporan awal minimal memuat indikator + metodologi penelitian."
  "cfp-termin-2-judul" => "Termin pembayaran II: 90 %"
  "cfp-termin-2-keterangan" => "finalisasi laporan."
  "petunjuk-proposal" => "Petunjuk Penulisan Proposal"
  "cfp-petunjuk-desc" => "Proposal harus memuat hal-hal berikut:"
  "struktur-proposal" => "Struktur Proposal"
  "cfp-struktur-1" => "Latar belakang, ruang lingkup, dan metodologi penelitian."
  "cfp-struktur-2" => "Konsep indeks kemitraan."
  "cfp-struktur-3" => "Indikator-indikator kemitraan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai dengan teori dan kaidah akademis."
  "cfp-struktur-4" => "Metode pengumpulan dan pengolahan data dari indikator-indikator tersebut menjadi suatu angka indeks."
  "cfp-struktur-5" => "Metode penyusunan angka indeks daerah dan nasional."
  "cfp-struktur-6" => "Rencana jadwal penelitian (paling lama 4 bulan) dan Proposal rancangan anggaran biaya maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) termasuk pajak dan biaya penunjang lainnya."
  "cfp-format-1" => "Proposal ditulis dengan menggunakan huruf Bookman Old Style 11, spasi 1.5, maksimum 10 halaman termasuk lampiran."
  "cfp-format-2" => "Curriculum Vitae Peneliti Utama dan Profil Lembaga Penelitian dilampirkan dalam proposal."
  "batas-waktu-pengiriman" => "Batas Waktu Pengiriman"
  "cfp-batas-waktu" => "Proposal dikumpulkan paling lambat 19 Juli 2024 pukul 23:59 WIB melalui email: ekonomi@kppu.ic.id, (cc: ekonomi.kppu@gmail.com dan infokom@kppu.go.id) dalam bentuk file pdf dan word."
  "kriteria-seleksi" => "Kriteria Seleksi"
  "cfp-kriteria-desc" => "Proposal yang diprioritaskan memenuhi kriteria berikut ini:"
  "cfp-kriteria-1" => "Indeks kemitraan mencerminkan kondisi kemitraan antara usaha besar dan UMKM untuk setiap daerah dan nasional yang sebenarnya pada waktu tertentu."
  "cfp-kriteria-2" => "Diajukan oleh peneliti dan atau lembaga penelitian yang telah berpengalaman dalam penyusunan angka indeks atau indikator kinerja institusi lainnya."
  "cfp-kriteria-3" => "Lembaga penelitian berada di bawah universitas, dan bersedia melakukan kontrak swakelola tipe II dengan KPPU."
  "cfp-kriteria-4" => "Metodologi yang dibuat sederhana dan mudah diimplementasikan."
  "cfp-kriteria-5" => "Proposal ditulis secara lengkap, jelas dan sistematis."
  "research_title_1" => "Kajian Kebijakan Rencana Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) Produk Sirop Fruktosa Tahun 2020"
  "research_title_2" => "Position Paper Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern"
  "research_title_3" => "Position Paper MoU Microsoft dan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha"
  "research_title_4" => "Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit"
  "research_title_5" => "Position Paper KPPU Terhadap Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 01/M/KOMINFO/1/07 Tentang Pengiriman Surat"
  "research_title_6" => "Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Industri Jasa Konstruksi"
  "research_title_7" => "Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji"
  "research_title_8" => "Position Paper KPPU Terhadap Kebijakan Perbukuan Nasional"
  "research_title_9" => "Position Paper RUU Pos dalam Perspektif Persaingan Usaha"
  "research_title_10" => "Background Paper Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia"
  "research_title_11" => "Position Paper KPPU Terhadap Kebijakan Industry Tally di Pelabuhan Tanjung Priok"
  "research_title_12" => "Background Paper Evaluasi dan Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Sektor Angkutan Darat"
  "research_title_13" => "Background Paper Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri Angkutan Darat Indonesia"
  "research_title_14" => "Background Paper Analisis KPPU Terhadap Kebijakan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Mengenai Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Jawa Timur"
  "research_title_15" => "Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara"
  "research_title_16" => "Position Paper KPPU Minyak Goreng"
  "research_title_17" => "Background Paper Kajian Industri dan Perdagangan Kakao"
  "research_title_18" => "Position Paper KPPU Terhadap Kebijakan Industri Ritel Indonesia"
  "research_title_19" => "Position Paper KPPU Terkait Kebijakan Klaster Perikanan Tangkap"
  "research_title_20" => "Position Paper KPPU Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas"
  "research_title_21" => "Positioning Paper KPPU Terhadap Kebijakan Eksport Rotan"
  "research_title_22" => "Position Paper KPPU Terhadap Kebijakan dalam Industri Gula"
  "button_download" => "Unduh"
  "page_title_research" => "Kajian dan Penelitian"
  "research_list_title" => "Daftar Penelitian"
  "research_list_description" => "Berikut adalah daftar penelitian yang tersedia."
  "table_header_no" => "No."
  "table_header_title" => "Judul"
  "table_header_action" => "Aksi"
  "share_page_label" => "Bagikan Halaman"
  "program_kepatuhan_title" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha"
  "pk_definition_title" => "Definisi"
  "pk_definition_content" => "Rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis dalam Bahasa Indonesia."
  "pk_manfaat_title" => "Manfaat keikutsertaan Pelaku Usaha"
  "pk_manfaat_1" => "menjaga nama baik dan reputasi Pelaku Usaha;"
  "pk_manfaat_2" => "menjaga etika bisnis dan budaya organisasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik;"
  "pk_manfaat_3" => "menciptakan prosedur Kepatuhan;"
  "pk_manfaat_4" => "meningkatkan kepercayaan dari investigator, mitra usaha, konsumen, dan/atau pemerintah;"
  "pk_manfaat_5" => "mendorong Pelaku Usaha untuk memelihara nilai persaingan usaha yang sehat; dan"
  "pk_manfaat_6" => "mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999"
  "pk_alur_title" => "Alur Program Kepatuhan"
  "pk_pendaftaran_title" => "Pendaftaran Program Kepatuhan:"
  "pk_pendaftaran_desc" => "Pelaku Usaha mengirimkan Surat Pendaftaran (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022), serta melampirkan Dokumen Pendukung (apabila telah memiliki), berupa:"
  "pk_dokumen_1" => "Dokumen kode etik;"
  "pk_dokumen_2" => "Dokumen panduan kepatuhan; dan"
  "pk_dokumen_3" => "Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Program Kepatuhan di perusahaan."
  "pk_surat_desc" => "Surat Pendaftaran ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, dalam hal ini adalah Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan."
  "pk_email_submit" => "Dikirimkan melalui alamat surat elektronik programkepatuhan@kppu.go.id"
  "pk_table_no" => "No."
  "pk_table_title" => "Judul"
  "pk_table_link" => "Tautan"
  "pk_doc_1_title" => "Peraturan KPPU No. 1/2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha"
  "pk_doc_2_title" => "Template Surat Pendaftaran (Lampiran I Peraturan KPPU No. 1/2022)"
  "pk_doc_3_title" => "Format Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan (Lampiran II Peraturan KPPU No. 1/2022)"
  "pk_doc_4_title" => "Tanya Jawab Program Kepatuhan"
  "pk_info_title" => "Informasi Lebih Lanjut dan Tautan terkait Program Kepatuhan"
  "btn_view_detail" => "Lihat Detail"
  "info_consult_title" => "Pemberian Informasi dan Konsultasi"
  "coverage" => "Cakupan"
  "coverage_1" => "Permintaan informasi berkaitan dengan penjelasan ketentuan perundang-undangan tentang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan."
  "coverage_2" => "Permintaan informasi yang disampaikan bukan merupakan pertanyaan hipotesis (hypothetical question)."
  "info_flow_title" => "Alur Pemberian Informasi"
  "info_request_methods" => "Permintaan informasi dapat diajukan melalui:"
  "method_surat" => "Surat"
  "address_to" => "Surat ditujukan kepada:"
  "recipient" => "Ketua KPPU"
  "address" => "Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat"
  "subject" => "Perihal: Permintaan Informasi"
  "method_email" => "Surat elektronik"
  "email_send_to" => "Surat elektronik dikirimkan melalui alamat:"
  "email_address" => "advokasi@kppu.go.id"
  "direct_discussion" => "Apabila diperlukan, pemberian informasi dapat dilakukan melalui diskusi langsung (secara daring ataupun luring), dengan penjadwalan yang dikoordinasikan melalui surat elektronik."
  "discussion_options" => "Diskusi langsung dapat dilakukan secara daring (melalui media zoom meeting) ataupun luring (di Kantor Pusat KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120)."
  "no_fee" => "Semua pemberian informasi tidak dipungut biaya."
  "request_format_title" => "Format Permintaan Informasi"
  "request_format_desc" => "Dalam penyampaian permintaan Informasi, Pemohon menyampaikan secara jelas:"
  "full_name" => "Nama Lengkap:"
  "gender" => "Gender: L/P"
  "institution" => "Instansi/Perusahaan/Organisasi:"
  "position" => "Jabatan:"
  "unit" => "Unit:"
  "phone" => "Nomor handphone yang dapat dihubungi:"
  "email" => "Email"
  "subject_request" => "Perihal Permintaan Informasi:"
  "question_list" => "Rincian Daftar Pertanyaan:"
  "data_title" => "Data Pemberian Informasi/Konsultasi per Tahun (Jumlah dan Topik)"
  "topic" => "Tema/Saluran Konsultasi"
  "topic_1" => "UU No. 5/1999"
  "topic_2" => "Merger dan Akuisisi"
  "topic_3" => "Kemitraan"
  "service_hours_title" => "Jam Layanan Pemberian Informasi"
  "method" => "Metode"
  "work_days" => "Hari Kerja"
  "hours" => "Jam"
  "mon_thu" => "Senin – Kamis"
  "friday" => "Jum’at"
  "face_to_face" => "Tatap muka*"
  "mon_fri" => "Senin – Jum’at"
  "by_appointment" => "Sesuai Penjadwalan"
  "other_info_title" => "INFORMASI LAINNYA"
  "email_dept" => "Alamat Email Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan"
  "e_flyer" => "e-flyer"
  "eflyer_1" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha"
  "eflyer_2" => "Ketentuan Notifikasi bagi Transaksi Merger dan Akuisisi yang Terjadi di Luar Negeri"
  "eflyer_3" => "Ketentuan Notifikasi Merger dan Akuisisi"
  "eflyer_4" => "Ketentuan Notifikasi dalam Transaksi Perpindahan Aset"
  "eflyer_5" => "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan"
  "faq_1" => "Program Kepatuhan Persaingan Usaha"
  "faq_2" => "Upaya hukum keberatan dan penetapan denda persaingan usaha (sesuai UU No. 11/2020 dan PP No. 44/2021)"
  "video" => "Video"
  "video_1" => "Kepatuhan terhadap UU Persaingan Usaha bagi Pelaku Usaha"
  "video_2" => "Ketentuan Merger dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha"
  "video_3" => "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan"
  "face_to_face_note" => "melalui daring atau luring, dengan perjanjian"
  "kppu_hear_title" => "Sekilas Tentang KPPU Mendengar"
  "kppu_hear_intro" => "KPPU Mendengar adalah inisiatif terbaru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diluncurkan pada April 2025. Program ini dirancang sebagai forum komunikasi dua arah antara KPPU dan asosiasi pelaku usaha di seluruh sektor industri. Melalui KPPU Mendengar, KPPU memperkuat komitmen untuk memahami lebih dalam dinamika pasar, mendengarkan aspirasi pelaku usaha, serta mengidentifikasi potensi permasalahan persaingan sedini mungkin. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam memetakan struktur pasar, menyusun strategi pengawasan, dan membangun advokasi persaingan usaha yang lebih efektif dan adaptif bagi masyarakat."
  "kppu_hear_why_title" => "Mengapa KPPU Mendengar Penting?"
  "kppu_hear_why_1" => """
    Mendekatkan Regulator dan Dunia Usaha\n
    Membuka ruang dialog aktif untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.
    """
  "kppu_hear_why_2" => """
    Menyerap Aspirasi dan Informasi Strategis\n
    Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pandangan, tantangan, dan usulan secara langsung.
    """
  "kppu_hear_why_3" => """
    Deteksi Dini Hambatan Pasar dan Praktik Tidak Sehat\n
    Memungkinkan KPPU mengantisipasi potensi distorsi pasar sebelum berkembang menjadi masalah besar.
    """
  "kppu_hear_goal_title" => "Tujuan KPPU Mendengar"
  "kppu_hear_goal_1" => """
    Memahami Struktur dan Dinamika Pasar\n
    Menggali informasi terkait perilaku pasar, regulasi, hingga tantangan spesifik di berbagai sektor.
    """
  "kppu_hear_goal_2" => """
    Mengidentifikasi Potensi Permasalahan Persaingan\n
    Mendeteksi indikasi awal praktik persaingan tidak sehat dan hambatan pasar.
    """
  "kppu_hear_goal_3" => """
    Membangun Komunikasi yang Konstruktif dan Berkelanjutan\n
    Menjalin hubungan yang lebih erat dan produktif antara KPPU dan dunia usaha, berbasis saling percaya dan transparansi.
    """
  "kppu_hear_participants_title" => "Siapa yang Bisa Berpartisipasi?"
  "kppu_hear_participants_desc" => "KPPU Mendengar terbuka untuk seluruh: – Asosiasi pelaku usaha – Perusahaan dari berbagai sektor industri – Organisasi yang memiliki kepentingan pada isu persaingan usaha"
  "kppu_hear_invite" => "Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia."
  "kppu_hear_how_title" => "Cara Mengajukan Permohonan Forum"
  "kppu_hear_how_desc" => "Untuk bergabung dalam sesi KPPU Mendengar, silakan kirimkan surat permohonan resmi melalui email:"
  "kppu_hear_email" => "infokom@kppu.go.id"
  "kppu_hear_email_subject" => "KPPU akan segera menghubungi Anda untuk mengatur jadwal dan teknis pertemuan."
  "kppu_hear_docs_title" => "Dokumentasi Forum Sebelumnya"
  "kppu_hear_docs_desc" => "Lihat bagaimana pelaku usaha lainnya telah berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari forum KPPU Mendengar."
  "btn_view_docs" => "Lihat Dokumentasi Forum"
  "kppu_hear_participants_1" => "Asosiasi pelaku usaha"
  "kppu_hear_participants_2" => "Perusahaan dari berbagai sektor industri"
  "kppu_hear_participants_3" => "Organisasi yang memiliki kepentingan pada isu persaingan usaha"
  "saran_title" => "Saran dan Pertimbangan"
  "saran_desc" => "KPPU mengundang Anda untuk memberikan saran, masukan, atau pertimbangan terkait kebijakan, regulasi, atau praktik persaingan usaha di Indonesia. Masukan Anda membantu kami membangun iklim usaha yang lebih sehat, adil, dan transparan."
  "saran_name" => "Nama Lengkap"
  "saran_name_placeholder" => "Masukkan nama lengkap Anda"
  "saran_email" => "Alamat Email"
  "saran_email_placeholder" => "contoh@contoh.com"
  "saran_institution" => "Instansi/Perusahaan/Organisasi"
  "saran_institution_placeholder" => "Misal: Asosiasi Pengusaha, PT XYZ, dll"
  "saran_message" => "Saran atau Pertimbangan Anda"
  "saran_message_placeholder" => "Jelaskan saran, masukan, atau pertimbangan Anda secara jelas dan terperinci"
  "btn_submit" => "Kirimkan"
  "saran_contact_title" => "Informasi Kontak"
  "saran_contact_desc" => "Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email di bawah ini."
  "saran_contact_note" => "Email ini khusus untuk menerima saran dan pertimbangan. Untuk permintaan informasi resmi, silakan gunakan email advokasi@kppu.go.id"
  "kppu_mendengar" => "KPPU Mendengar"
  "saran_secretariat" => "Sekretariat KPPU"
  "saran_organization" => "Komisi Pengawas Persaingan Usaha"
  "saran_address_title" => "Alamat Kantor:"
  "saran_address" => "Jalan Ir. H. Juanda 36, Jakarta 10120 Indonesia"
  "saran_phone_title" => "Nomor Telephone:"
  "saran_phone" => "+62-21-350 7015"
  "saran_fax_title" => "Nomor Fax:"
  "saran_fax" => "+62-21-350 7008"
  "saran_email_title" => "Alamat Email:"
  "saran_email_address" => "infokom@kppu.go.id"
  "sort_by" => "Urukan Berdasarkan"
  "press_release" => "Siaran Pers"
  "latest_press_release" => "Siaran Pers Terbaru"
  "month" => "Bulan"
  "search" => "Pencarian"
  "btn_search" => "Cari"
  "running_text" => "Segera Laporkan Transaksi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Melalui https://notifikasi.kppu.go.id!"
  "sorotan_utama" => "Sorotan Utama"
  "aksi_institusi" => "Aksi Institusi"
  "kabar_wilayah" => "Kabar Wilayah"
  "lihat_semua" => "Lihat Semua"
  "permohonan-asesmen-kebijakan" => "Permohonan Asesmen Kebijakan"
  "permohonan-kerja-sama" => "Permohonan Kerja Sama"
  "pendaftaran-program-kepatuhan" => "Pendaftaran Program Kepatuhan"
  "submisi-jurnal" => "Submisi Jurnal"
  "materi-edukasi" => "Materi Edukasi"
  "kategori_berita" => "Kategori Berita"
  "konsultasi.no_reg" => "No. Reg"
  "konsultasi.pihak" => "Pihak"
  "konsultasi.pendapat_kppu" => "Pendapat KPPU"
  "konsultasi.keterangan" => "Keterangan"
  "contact.title" => "Pengaduan "
  "contact.placeholder.name" => "Nama"
  "contact.placeholder.email" => "Email"
  "contact.placeholder.subject" => "Judul"
  "contact.placeholder.message" => "Isi Pesan"
  "contact.button.submit" => "Kirim Pengaduan"
  "baca_selengkapnya" => "Baca Selengkapnya"
  "belum_ada_berita" => "Belum ada berita"
  "belum_ada_kegiatan" => "Belum ada kegiatan"
  "belum_ada_berita_wilayah" => "Belum ada berita wilayah"
  "semua_berita" => "Semua Berita"
  "filter_kanwil" => "Filter Kanwil"
  "cari_berita" => "Cari berita..."
  "semua_kategori" => "Semua Kategori"
  "pencarian" => "Pencarian"
  "hasil_pencarian" => "Hasil Pencarian"
  "tidak_ada_berita_ditemukan" => "Tidak ada berita ditemukan"
  "nama_institusi" => "KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA"
  "negara" => "REPUBLIK INDONESIA"
  "akses-cepat" => "Akses Cepat"
  "statistik" => "Statistik"
  "messages.file_not_available" => "File Tidak Ditemukan"
  "lapor-pelanggaran" => "Lapor Pelanggaran"
  "view_semua" => "LIhat Semua"
  "abstrak" => "Abstrak"
  "ringkasan_eksekutif" => "Ringkasan Eksekutif"
  "faq.sidebar_kategori" => "Kategori"
  "pemberitahuan-notifikasi" => "Daftar Pemberitahuan"
  "kinerjakeuangan" => "Kinerja Keuangan"
  "rencana-kerja" => "Rencana Kerja"
  "laporan-kinerja-anggaran" => "Laporan Kinerja Anggaran"
  "laporan-keuangan" => "Laporan Keuangan"
  "jumlah" => "Jumlah"
  "anggota-komisi-kppu-masa-ke-masa\r\n\r\n" => "Anggota Komisi KPPU Dari Masa Ke Masa"
  "aktivitas" => "Aktivitas"
  "ppu" => "Peraturan Perundang-Undangan"
  "peraturan-komisi" => "Peraturan Komisi"
  "peraturan-ketua-kppu" => "Peraturan Ketua KPPU"
  "pedoman" => "Pedoman"
  "pengawasan-kemitraan" => "Pengawasan Kemitraan"
  "anggota-komisi-kppu-masa-ke-masa" => "Anggota Komisi KPPU Masa ke Masa"
  "RKA" => "RKA"
]
Penetapan

Penetapan

Kategori

Merger & Akuisisi

Detail Penetapan

Aksesibilitas

Kompid KPPU
