Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
| Undang-Undang | ||
|---|---|---|
| No | Judul | Dokumen |
| 1 | Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga | - |
| 2 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | - |
| 3 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | - |
| 4 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 dan Perubahan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | - |
| 5 | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 6 | Hasil Uji Materiil Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 | - |
| Peraturan Pemerintah | ||
|---|---|---|
| No | Judul | Dokumen |
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | - |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | - |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | - |
| 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | - |
| Keputusan Presiden | ||
|---|---|---|
| No | Judul | Dokumen |
| 1 | Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 2 | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development Competition Committee | - |
| 3 | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 4 | Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2012-2017 | - |
| 5 | Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 | - |
| 6 | Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 7 | Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 | - |
| 8 | Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2006 Mengenai Perpanjangan Kedua Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 | - |
| 9 | Keputusan Presiden Nomor 94/M Tahun 2005 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 | - |
| 10 | Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
| 11 | Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 Mengenai Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 | - |
| Peraturan Mahkamah Agung | ||
|---|---|---|
| No | Judul | Dokumen |
| 1 | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga | - |
| 2 | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - |
