Putusan
Putusan
Tahun Pembacaan Putusan
Detail Putusan
05/KPPU-I/2025
26 March 2026
Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia
- PT Abadi Sejahtera Finansindo
- PT Adiwisista Finansial Teknologi
- PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
- PT Aktivaku Investama Teknologi
- PT Alami Fintek Sharia
- PT Aman Cermat Cepat
- PT Amartha Mikro Fintek
- PT Ammana Fintek Syariah
- PT Anugerah Digital Indonesia
- PT Artha Dana Teknologi
- PT Artha Permata Makmur
- PT Astra Welab Digital Arta
- PT Berdayakan Usaha Indonesia
- PT Bursa Akselerasi
- PT Cerita Teknologi Indonesia (d/h PT Cerita Investasi Teknologi Indonesia)
- PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
- PT Creative Mobile Adventure
- PT Crowde Membangun Bangsa
- PT Dana Bagus Indonesia
- PT Dana Kini Indonesia
- PT Dana Pinjaman Inklusif
- PT Dana Syariah Indonesia
- PT Digital Micro Indonesia
- PT Doeku Peduli Indonesia
- PT Duha Madani Syariah
- PT Esta Kapital Fintek
- PT Ethis Fintek Indonesia
- PT Fidac Inovasi Teknologi
- PT Finansia Aira Teknologi
- PT Finansial Integrasi Teknologi
- PT Fintech Bina Bangsa (d.h PT Dana Bina Bangsa)
- PT Fintegra Homido Indonesia
- PT Fintek Digital Indonesia (d.h PT Fintek Digital Ventura Indonesia)
- PT Gradana Teknoruci Indonesia
- PT Grha Dana Bersama
- PT Harapan Fintech Indonesia
- PT Idana Solusi Sejahtera
- PT Iki Karunia Indonesia (d.h PT Iki Dana Indonesia)
- PT Inclusive Finance Group
- PT Indo Fin Tek
- PT Indonesia Fintopia Technology
- PT Indonusa Bara Sejahtera
- PT Indosaku Digital Teknologi (d.h PT Sens Teknologi Indonesia)
- PT Info Tekno Siaga
- PT Inovasi Terdepan Nusantara
- PT Intekno Raya
- PT Julo Teknologi Finansial
- PT Kawan Cicil Teknologi Utama
- PT Klikcair Magga Jaya
- PT Komunal Finansial Indonesia
- PT Kreasi Anak Indonesia
- PT Kredifazz Digital Indonesia (d.h PT Finaccel Digital Indonesia)
- PT Kredit Pintar Indonesia
- PT Kredit Plus Teknologi
- PT Kredit Utama Fintech Indonesia
- PT Kreditku Teknologi Indonesia
- PT Kuaikuai Tech Indonesia
- PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
- PT Pindar Berbagi Bersama (d/h PT Layanan Keuangan Berbagi)
- PT Lentera Dana Nusantara
- PT Linkaja Modalin Nusantara (d.h PT Igrow Resources Indonesia)
- PT Lumbung Dana Indonesia
- PT Lunaria Annua Teknologi
- PT Mapan Global Reksa
- PT Mediator Komunitas Indonesia
- PT Mekar Investama Teknologi (d.h PT Mekar Investama Sampoerna)
- PT Mitrausaha Indonesia Grup
- PT Modal Rakyat Indonesia
- PT Mulia Inovasi Digital
- PT Oriente Mas Sejahtera
- PT Pasar Dana Pinjaman (d.h PT Komunindo Arga Digital)
- PT Pembiayaan Digital Indonesia
- PT Pendanaan Teknologi Nusa
- PT Pinduit Teknologi Indonesia
- PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
- PT Pintar Inovasi Digital
- PT Piranti Alphabet Perkasa
- PT Plus Ultra Abadi (d.h PT Fintech Uangsaku Indonesia)
- PT Pohon Dana Indonesia
- PT Progo Puncak Group
- PT Qazwa Mitra Hasanah
- PT Rezeki Bersama Teknologi
- PT Ringan Teknologi Indonesia (d.h PT Lufax Technology Indonesia)
- PT Sahabat Mikro Fintek
- PT Satustop Finansial Solusi
- PT Sejahtera Sama Kita
- PT Simplefi Teknologi Indonesia
- PT Smartec Teknologi Indonesia
- PT Sol Mitra Fintec
- PT Solid Fintek Indonesia
- PT Solusi Teknologi Finansial
- PT Stanford Teknologi Indonesia
- PT Teknologi Merlin Sejahtera
- PT Toko Modal Mitra Usaha
- PT Tri Digi Fin
- PT Trust Teknologi Finansial
- PT Uangme Fintek Indonesia
Perkara ini melibatkan 97 pelaku usaha layanan pinjaman daring (fintech P2P lending) yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga. Fokus utama pelanggaran terletak pada adanya kesepakatan di antara para Terlapor dalam menentukan suku bunga pinjaman.
Dalam persidangan terungkap bahwa para Terlapor melakukan perjanjian penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi lainnya. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar. Batas atas ini dinilai tidak efektif untuk melindungi konsumen, namun justru berfungsi sebagai sarana koordinasi antar pelaku usaha dalam menentukan harga.
Majelis Komisi menilai bahwa keberadaan batas atas suku bunga tersebut mendorong terbentuknya keselarasan perilaku (aligned behavior) di antara para pelaku usaha. Dengan adanya acuan yang sama, para Terlapor cenderung menetapkan suku bunga pada tingkat yang serupa, sehingga mengurangi persaingan harga di pasar. Kondisi ini menghambat dinamika kompetisi dan berpotensi merugikan konsumen karena terbatasnya pilihan harga yang kompetitif.
Selain itu, Majelis Komisi menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam undang-undang, karena tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha atau asosiasi untuk mengatur besaran suku bunga dalam layanan pinjaman daring.
Dengan demikian, perilaku utama yang dinilai melanggar adalah adanya kesepakatan bersama dalam menetapkan suku bunga yang berdampak pada berkurangnya persaingan harga di pasar pinjaman daring.
Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada para Terlapor dengan besaran total denda mencapai Rp755 miliar. Sebagian besar Terlapor (52 Terlapor), dikenakan besaran denda minimal, yakni Rp 1 miliar.
