Jakarta (21/4) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan pentingnya prinsip persaingan usaha yang sehat dalam implementasi kebijakan mandatori B50 melalui partisipasi sebagai narasumber dalam podcast Radio Elshinta bertajuk “B50 dan Tantangan Industri: Kompromi Ekspor, Biaya, dan Ketahanan Energi.” Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha hadir dalam forum yang dipandu Pimpinan Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji pada 21 April 2026, untuk mengulas dampak kebijakan tersebut terhadap struktur pasar dan pelaku usaha.

KPPU menilai kebijakan B50 membawa konsekuensi strategis bagi industri, khususnya sektor kelapa sawit, karena kewajiban pemenuhan pasar domestik berpotensi mengubah orientasi bisnis pelaku usaha yang sebelumnya bertumpu pada pasar ekspor. Dalam konteks ini, pelaku usaha dihadapkan pada perhitungan opportunity cost antara pasar domestik dan internasional, sehingga kebijakan publik perlu dirancang secara presisi agar tidak menimbulkan distorsi berlebihan terhadap mekanisme pasar.

Dalam perspektif persaingan usaha, KPPU menekankan bahwa intervensi negara melalui kewajiban domestik maupun skema insentif harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Desain kebijakan yang tidak tepat berisiko menciptakan keunggulan tidak adil bagi pelaku usaha tertentu, meningkatkan konsentrasi pasar, serta mempersempit ruang kompetisi.

KPPU juga menyoroti pentingnya desain insentif yang adaptif dan berbasis data untuk menjaga keberlanjutan industri di tengah fluktuasi harga global. Insentif diperlukan untuk menutup kesenjangan harga domestik dan internasional, namun harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap menjaga efisiensi pasar.

Dari sisi sektor pengguna, seperti industri energi dan pertambangan, implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, KPPU mendorong efisiensi rantai pasok, kepastian regulasi, serta dukungan terhadap inovasi teknologi dan kesiapan infrastruktur guna mencegah terjadinya cost pass-through yang berlebihan kepada konsumen.

Sebagai bagian dari peta jalan biodiesel nasional, kebijakan B50 bertujuan memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, serta mendorong hilirisasi industri kelapa sawit. Namun demikian, perubahan struktur pasar akibat kebijakan ini juga membuka potensi risiko persaingan usaha tidak sehat, seperti koordinasi harga, penguasaan pasokan, dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru.

KPPU menegaskan akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi B50 tidak dimanfaatkan untuk praktik kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. “Kami akan memastikan implementasi B50 tidak dimanfaatkan untuk praktik kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Prinsip persaingan sehat harus tetap menjadi fondasi,” kata Eugenia.

Pengawasan ini menjadi krusial agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan petani sawit.

Melalui forum ini, KPPU menekankan bahwa keberhasilan kebijakan B50 tidak hanya diukur dari peningkatan serapan domestik, tetapi juga dari kemampuannya menjaga efisiensi pasar, mendorong daya saing industri, serta menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan kompetitif. /hum

***