Berita Terbaru
Wakil Ketua KPPU Hadiri Australian Competition Summit 2025: Dorong Adaptasi Kebijakan Persaingan di Era Digital
30 Oktober 2025
Melbourne (30/10) – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembaruan kebijakan persaingan di tengah transformasi ekonomi digital global. Hal itu disampaikan dalam Australian Competition Summit 2025, yang digelar oleh Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) bekerja sama dengan Monash University di Park Hyatt, Melbourne, pada 30 Oktober 2025.
Forum internasional ini mengusung tema “Discussions on Dynamic Markets and Legislative Reform”, dan mempertemukan para pimpinan otoritas persaingan, akademisi, serta pakar ekonomi dari berbagai negara. Mereka membahas arah kebijakan dan strategi penegakan hukum persaingan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Kegiatan dibuka oleh Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb, melalui paparan bertajuk “Competition in 2025”. Dalam sambutannya, ia menekankan perlunya otoritas persaingan beradaptasi terhadap struktur pasar baru yang dibentuk oleh ekosistem digital dan data besar (big data).
Delegasi KPPU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Aru Armando, bersama para Anggota Komisi yakni Rhido Jusmadi, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, dan Budi Joyo Santoso, serta pejabat struktural KPPU, antara lain Deputi Bidang Kajian dan Advokasi dan Direktur Penindakan.
Dalam sesi diskusi “Competition Enforcement in the Asia-Pacific Region: Common Issues and Challenges”, Anggota KPPU Mohammad Reza menjadi salah satu pembicara yang menarik perhatian peserta. Ia mengangkat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyesuaikan regulasi persaingan dengan perkembangan pasar digital yang kian cepat.
“Kami tengah berupaya menyesuaikan instrumen kebijakan dan hukum dengan realitas ekonomi digital dan big data. Tantangan yang kami hadapi bukan hanya soal dinamika pasar, tetapi juga kesiapan kebijakan yang sebelumnya dirancang untuk pasar teknologi konvensional, bukan untuk ekosistem platform,” ujar Reza.
Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menilai forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-otoritas persaingan di kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya, kerja sama dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga seperti ACCC akan membantu mempercepat harmonisasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum di era digital.
“Dinamika pasar global kini bergerak jauh lebih cepat dari regulasinya. Karena itu, kolaborasi lintas negara menjadi kunci agar kebijakan persaingan tetap relevan, adil, dan adaptif terhadap perubahan,” ungkap Aru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kunjungan studi KPPU ke ACCC selama tiga hari, dengan dukungan Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera). Kunjungan tersebut ditutup dengan partisipasi KPPU dalam forum bergengsi ini sebagai bentuk komitmen Indonesia memperkuat kerja sama internasional dan menyongsong standar kebijakan persaingan global dalam proses aksesi ke OECD.
Forum internasional ini mengusung tema “Discussions on Dynamic Markets and Legislative Reform”, dan mempertemukan para pimpinan otoritas persaingan, akademisi, serta pakar ekonomi dari berbagai negara. Mereka membahas arah kebijakan dan strategi penegakan hukum persaingan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Kegiatan dibuka oleh Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb, melalui paparan bertajuk “Competition in 2025”. Dalam sambutannya, ia menekankan perlunya otoritas persaingan beradaptasi terhadap struktur pasar baru yang dibentuk oleh ekosistem digital dan data besar (big data).
Delegasi KPPU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Aru Armando, bersama para Anggota Komisi yakni Rhido Jusmadi, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, dan Budi Joyo Santoso, serta pejabat struktural KPPU, antara lain Deputi Bidang Kajian dan Advokasi dan Direktur Penindakan.
Dalam sesi diskusi “Competition Enforcement in the Asia-Pacific Region: Common Issues and Challenges”, Anggota KPPU Mohammad Reza menjadi salah satu pembicara yang menarik perhatian peserta. Ia mengangkat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyesuaikan regulasi persaingan dengan perkembangan pasar digital yang kian cepat.
“Kami tengah berupaya menyesuaikan instrumen kebijakan dan hukum dengan realitas ekonomi digital dan big data. Tantangan yang kami hadapi bukan hanya soal dinamika pasar, tetapi juga kesiapan kebijakan yang sebelumnya dirancang untuk pasar teknologi konvensional, bukan untuk ekosistem platform,” ujar Reza.
Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menilai forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-otoritas persaingan di kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya, kerja sama dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga seperti ACCC akan membantu mempercepat harmonisasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum di era digital.
“Dinamika pasar global kini bergerak jauh lebih cepat dari regulasinya. Karena itu, kolaborasi lintas negara menjadi kunci agar kebijakan persaingan tetap relevan, adil, dan adaptif terhadap perubahan,” ungkap Aru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kunjungan studi KPPU ke ACCC selama tiga hari, dengan dukungan Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera). Kunjungan tersebut ditutup dengan partisipasi KPPU dalam forum bergengsi ini sebagai bentuk komitmen Indonesia memperkuat kerja sama internasional dan menyongsong standar kebijakan persaingan global dalam proses aksesi ke OECD.
