Yogyakarta (9/12) – Pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang menuntut integrasi lebih erat antar-lembaga penegak hukum. Menyadari bahwa praktik korupsi sering kali beriringan dengan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempertegas langkah kolaboratifnya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini mengemuka dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” yang digelar di Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2025. Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, hadir langsung untuk menegaskan posisi strategis lembaganya dalam ekosistem pencegahan rasuah nasional.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani penegak hukum bermula dari proses pengadaan barang dan jasa. Di sinilah peran vital KPPU, yakni mendeteksi dan menindak persekongkolan (kolusi) tender sebelum kerugian negara terjadi. “Persaingan usaha yang sehat adalah antitesis dari korupsi. Ketika pasar berjalan efisien dan transparan tanpa kongkalikong, celah korupsi otomatis tertutup,” ujar Budi Joyo Santoso di sela-sela acara.
Dalam perhelatan yang berlangsung empat hari (6-9 Desember) tersebut, KPK meluncurkan Indeks Integritas Nasional. Instrumen baru ini dirancang untuk memetakan risiko korupsi di berbagai instansi. Bagi KPPU, indeks ini menjadi data pendukung krusial dalam mengawasi sektor-sektor yang rawan praktik monopoli dan persaingan curang.
Sinergi KPPU dan KPK kini difokuskan pada area-area berdampak tinggi. Pertama, pencegahan kolusi tender yang kerap menjadi modus operandi korupsi pengadaan. Kedua, pertukaran data dan informasi intelijen untuk mempercepat penegakan hukum. Ketiga, pembangunan sistem kepatuhan di sektor korporasi agar pelaku usaha mengadopsi prinsip bisnis yang bersih. Pesan dari HAKORDIA 2025 kali ini jelas, pemerintah mendorong iklim usaha yang kompetitif, di mana kemenangan tender ditentukan oleh kualitas dan efisiensi, bukan kedekatan dengan oknum pejabat.