Berita Terbaru
KPPU Terima Audiensi DPP Asdeki
16 Juli 2025
Jakarta (16/07) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (DPP Asdeki) hari ini, Rabu, 16 Juli 2025 di Kantor KPPU Jakarta. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto dan Direktur Kebijakan Persaingan Lelyana Mayasari menerima langsung kunjungan DPP ASDEKI yang diwakili oleh Mustofa Kamal Hamka.
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas koordinasi dan komunikasi antara DPP ASDEKI dan KPPU serta berdiskusi terkait kondisi iklim usaha depo peti kemas di Indonesia.
KPPU mendengarkan secara langsung dinamika dan tantangan di sektor logistik dan ekspor impor. KPPU akan melakukan kembali Pemantauan saran pertimbangan terkait Tarif Usaha Jasa Terkait Lainnya Pelabuhan sesuai ketentuan Perkom 4/2023.
Untuk diketahui, ASDEKI merupakan wadah asosiasi bagi para pengusaha depo kontainer yang keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 705 Tahun 2014 yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah Propinsi Republik Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dan merupakan mitra strategis Kementerian Perhubungan.
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas koordinasi dan komunikasi antara DPP ASDEKI dan KPPU serta berdiskusi terkait kondisi iklim usaha depo peti kemas di Indonesia.
KPPU mendengarkan secara langsung dinamika dan tantangan di sektor logistik dan ekspor impor. KPPU akan melakukan kembali Pemantauan saran pertimbangan terkait Tarif Usaha Jasa Terkait Lainnya Pelabuhan sesuai ketentuan Perkom 4/2023.
Untuk diketahui, ASDEKI merupakan wadah asosiasi bagi para pengusaha depo kontainer yang keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 705 Tahun 2014 yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah Propinsi Republik Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dan merupakan mitra strategis Kementerian Perhubungan.