Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kantor Perwakilan Daerah Medan melakukan kunjungannya ke Redaksi Harian Batak pada Selasa, 1 Mei 2012. Hal penting yang sangat dicermati KPPU KPD Medan yang diwakili oleh Komisioner KPPU, Benny Pasaribu, dan didampingi oleh Kepala KPD Medan, Goprrera Panggabean, ialah seputar besarnya pengadaan jasa konstruksi di daerah Sumatera Utara yang mencapai besaran Rp. 5,3 Triliun pada tahun 2010. Namun hal yang paling diperhatikan adalah minimnya laporan yang masuk KPPU terkait persekongkolan tender di sektor jasa konstruksi ini. “Saya tidak tahu persis, kenapa dari anggaran sebesar itu tidak ada yang mengajukan keberatan atau laporan ke KPPU. Apakah rekanan yang ada tidak tahu dengan KPPU atau tender sudah berjalan dengan mekanisme yang benar atau persekongkolan dilakukan dengan rapi misalnya ada uang mundur sebagai peserta tender,” kata Benny.

Disinyalir, menurut Benny Pasaribu, masih terdapat banyak persekongkolan dalam proses tender yang terjadi di proyek pemerintahan. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya tender dengan selisih harga penawaran dan pagu yang kurang dari 5 persen, sedangkan batas penawaran yang wajar kurang lebih 15 persen. Artinya ada banyak anggaran pemerintah yang seharusnya dapat dihemat jika tidak ada persekongkolan tender. Selain itu kompetisi dalam tender dapat mendorong rekanan menjadi lebih profesional dan pemerintah memperoleh kualitas barang atau jasa yang terbaik. Ke depan, KPPU berharap dan mengajak masyarakat yang merasa ada permasalahan dalam persaingan usaha tidak sehat untuk melapor pada KPPU. Selain itu KPPU juga terus memonitor regulasi pemerintah yang tidak “Pro Persaingan” dengan maksud agar perekonomian rakyat lebih maksimal dan kesejahteraan masyarakat tercapai.