Berita Terbaru
KPPU Perkuat Sinergi dengan Kementerian Keuangan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional
11 Maret 2025
Jakarta (11/03) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung kebijakan strategis nasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KPPU melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa, 11 Maret 2025, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Dalam pertemuan, delegasi KPPU yang dipimpin oleh Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar disambut langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut didampingi oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo.
Pertemuan bertujuan untuk membahas peran strategis KPPU dalam mendukung program prioritas Presiden, khususnya dalam sektor swasembada pangan dan hilirisasi energi. Dalam kesempatan tersebut, Eugenia menegaskan bahwa KPPU memiliki mandat untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil, sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak terhambat oleh praktik monopoli atau kartel yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
“KPPU harus menjadi lembaga yang terpercaya dan berkontribusi nyata dalam mendukung program-program prioritas nasional. Sinergi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan adil,” ujar Eugenia.
Lebih lanjut, Eugenia menyampaikan bahwa pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat perlu terus dibangun di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah. Hal ini penting agar KPPU dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penjaga ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara KPPU dan Kementerian Keuangan, sehingga kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dapat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan berkeadilan di Indonesia.
Dalam pertemuan, delegasi KPPU yang dipimpin oleh Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar disambut langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut didampingi oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo.
Pertemuan bertujuan untuk membahas peran strategis KPPU dalam mendukung program prioritas Presiden, khususnya dalam sektor swasembada pangan dan hilirisasi energi. Dalam kesempatan tersebut, Eugenia menegaskan bahwa KPPU memiliki mandat untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil, sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak terhambat oleh praktik monopoli atau kartel yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
“KPPU harus menjadi lembaga yang terpercaya dan berkontribusi nyata dalam mendukung program-program prioritas nasional. Sinergi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan adil,” ujar Eugenia.
Lebih lanjut, Eugenia menyampaikan bahwa pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat perlu terus dibangun di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah. Hal ini penting agar KPPU dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penjaga ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara KPPU dan Kementerian Keuangan, sehingga kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dapat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan berkeadilan di Indonesia.
