Berita Terbaru
KPPU Lanjutkan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Layanan P2P Lending di Indonesia
20 Oktober 2025
Jakarta (20/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali melanjutkan sidang perkara terkait layanan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia. Sidang yang digelar pada Senin, 20 Oktober 2025 di Gedung R.B. Supardan, Kelapa Gading, Jakarta ini beragendakan pemeriksaan Saksi dari pihak Investigator KPPU.
Majelis Komisi dipimpin oleh Rhido Jusmadi, dengan Anggota M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso yang hadir secara langsung. Sementara Anggota Majelis Gopprera Panggabean mengikuti persidangan secara daring.
Dari tujuh perusahaan pemberi pinjaman (lender) yang dipanggil, dua perusahaan dinilai layak dan kompeten untuk diperiksa, yakni PT AB Sinarmas Multifinance dan PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat. Keduanya hadir untuk memberikan keterangan mengenai pola hubungan bisnis antara penyedia dana (lender) dengan penyelenggara layanan fintech.
Dalam sidang tersebut, Tim Investigator KPPU menggali berbagai aspek kerja sama antara lender dan penyelenggara fintech, antara lain besaran bunga pinjaman, tenor atau jangka waktu pengembalian, denda keterlambatan, serta sifat pinjaman—apakah bersifat produktif atau konsumtif. Selain itu, investigator juga menelusuri cakupan perjanjian kerja sama dan hubungan antara lender dan peminjam (borrower) dalam proses penyaluran dana.
KPPU menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan sektor keuangan digital yang kian pesat di Indonesia. Melalui penegakan hukum persaingan usaha, KPPU berupaya menciptakan ekosistem pinjaman digital yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sidang ini akan dilanjutkan pada Selasa, 21 Oktober 2025 di Gedung R.B. Supardan, Kelapa Gading, Jakarta. Masyarakat dapat memantau perkembangan agenda persidangan melalui laman resmi KPPU di https://kppu.go.id/jadwal-sidang/.
Majelis Komisi dipimpin oleh Rhido Jusmadi, dengan Anggota M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso yang hadir secara langsung. Sementara Anggota Majelis Gopprera Panggabean mengikuti persidangan secara daring.
Dari tujuh perusahaan pemberi pinjaman (lender) yang dipanggil, dua perusahaan dinilai layak dan kompeten untuk diperiksa, yakni PT AB Sinarmas Multifinance dan PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat. Keduanya hadir untuk memberikan keterangan mengenai pola hubungan bisnis antara penyedia dana (lender) dengan penyelenggara layanan fintech.
Dalam sidang tersebut, Tim Investigator KPPU menggali berbagai aspek kerja sama antara lender dan penyelenggara fintech, antara lain besaran bunga pinjaman, tenor atau jangka waktu pengembalian, denda keterlambatan, serta sifat pinjaman—apakah bersifat produktif atau konsumtif. Selain itu, investigator juga menelusuri cakupan perjanjian kerja sama dan hubungan antara lender dan peminjam (borrower) dalam proses penyaluran dana.
KPPU menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan sektor keuangan digital yang kian pesat di Indonesia. Melalui penegakan hukum persaingan usaha, KPPU berupaya menciptakan ekosistem pinjaman digital yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sidang ini akan dilanjutkan pada Selasa, 21 Oktober 2025 di Gedung R.B. Supardan, Kelapa Gading, Jakarta. Masyarakat dapat memantau perkembangan agenda persidangan melalui laman resmi KPPU di https://kppu.go.id/jadwal-sidang/.
