Kabar Wilayah
KPPU Dorong Persaingan Usaha Sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di Blitar
06 Oktober 2025
Blitar (6/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendorong penerapan prinsip persaingan usaha sehat dan kemitraan yang berkeadilan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 6 Oktober 2025.
Dalam kegiatan koordinasi dan advokasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Wates, Tim KPPU berdiskusi bersama Camat Wates Agus Zaenal Arifin, Sekretaris Kecamatan Leliana, dan Kepala Desa Mojorejo Farikhul Ula Mujib. Pertemuan ini membahas berbagai aspek pelaksanaan program MBG dan KDMP, termasuk tata kelola pengadaan, pola distribusi, serta pelibatan pelaku usaha lokal.
KPPU menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi program MBG, antara lain mekanisme pengadaan bahan pangan, jarak distribusi antara dapur penyedia dan penerima manfaat, serta dampaknya terhadap mutu bahan makanan. KPPU mendorong agar pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan dengan mengutamakan produk lokal dan melibatkan pelaku usaha kecil di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan daerah serta membantu menekan inflasi pangan.
Selain itu, KPPU juga menyoroti kondisi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Blitar. Dari 248 KDMP yang terdaftar, hanya sekitar 14 yang tercatat aktif. Di Kecamatan Wates sendiri terdapat delapan KDMP berbadan hukum, namun belum beroperasi optimal akibat keterbatasan modal dan akses pasar.
Camat Wates Agus Zaenal Arifin, mengapresiasi langkah KPPU dalam memberikan masukan untuk memperkuat tata kelola kemitraan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dapur penyedia MBG masih dalam tahap persiapan dan membutuhkan dukungan lintas sektor agar berjalan efektif.
Sebagai tindak lanjut, KPPU merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program MBG dan KDMP dengan memperluas peran pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok bahan pangan lokal.
Melalui kegiatan ini, KPPU menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang berkeadilan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem e
Dalam kegiatan koordinasi dan advokasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Wates, Tim KPPU berdiskusi bersama Camat Wates Agus Zaenal Arifin, Sekretaris Kecamatan Leliana, dan Kepala Desa Mojorejo Farikhul Ula Mujib. Pertemuan ini membahas berbagai aspek pelaksanaan program MBG dan KDMP, termasuk tata kelola pengadaan, pola distribusi, serta pelibatan pelaku usaha lokal.
KPPU menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi program MBG, antara lain mekanisme pengadaan bahan pangan, jarak distribusi antara dapur penyedia dan penerima manfaat, serta dampaknya terhadap mutu bahan makanan. KPPU mendorong agar pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan dengan mengutamakan produk lokal dan melibatkan pelaku usaha kecil di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan daerah serta membantu menekan inflasi pangan.
Selain itu, KPPU juga menyoroti kondisi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Blitar. Dari 248 KDMP yang terdaftar, hanya sekitar 14 yang tercatat aktif. Di Kecamatan Wates sendiri terdapat delapan KDMP berbadan hukum, namun belum beroperasi optimal akibat keterbatasan modal dan akses pasar.
Camat Wates Agus Zaenal Arifin, mengapresiasi langkah KPPU dalam memberikan masukan untuk memperkuat tata kelola kemitraan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dapur penyedia MBG masih dalam tahap persiapan dan membutuhkan dukungan lintas sektor agar berjalan efektif.
Sebagai tindak lanjut, KPPU merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program MBG dan KDMP dengan memperluas peran pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok bahan pangan lokal.
Melalui kegiatan ini, KPPU menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang berkeadilan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem e
