Aksi Institusi
Koperasi Desa, Penopang Baru Ekonomi Bali yang Inklusif
31 Oktober 2025
Bangli, Bali (31/10) – Di tengah derasnya arus persaingan usaha dan dominasi pelaku besar di sektor strategis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Bali muncul sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menilai, koperasi berbasis desa seperti KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih adil dan inklusif di Pulau Dewata.
Penegasan itu disampaikan Fanshurullah, akrab disapa Ifan, saat meninjau langsung aktivitas KDMP Awan di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Jumat, 31 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan Ketua KDMP Awan, I Wayan Wiarta, dan Kepala Desa Awan, I Ketut Dhana Bratha.
Ifan menyampaikan apresiasi atas kiprah KDMP Awan yang mampu bertahan di tengah kompetisi pasar yang ketat tanpa mengorbankan prinsip persaingan sehat. “Koperasi seperti ini membuktikan bahwa ekonomi rakyat bisa tumbuh kuat bila dikelola secara transparan dan berpihak pada anggota,” ujarnya.
KDMP Awan merupakan hasil pengembangan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Sentana Mandiri yang berdiri sejak 2003 dan kini memiliki 307 anggota aktif. Koperasi ini mengelola beberapa unit usaha, di antaranya perdagangan tabung gas LPG, beras dan sembako, serta layanan simpan pinjam.
Menurut Ifan, lini usaha seperti ini perlu mendapat perhatian karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “KPPU berkomitmen mendampingi koperasi agar terhindar dari praktik persaingan usaha tidak sehat serta memastikan pola kemitraan berjalan adil,” tegasnya. Ia menambahkan, banyak koperasi kesulitan berkembang karena pasar di sektor pangan, energi, dan ritel masih dikuasai oleh segelintir pemain besar.
KPPU, kata Ifan, akan terus memperkuat peran pengawasan dan advokasi agar koperasi memiliki ruang tumbuh yang setara. Dalam konteks ini, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyinergikan kebijakan persaingan usaha dengan program pemberdayaan koperasi. “Kebijakan yang baik harus melindungi semua pelaku, bukan memberi hak eksklusif kepada kelompok tertentu,” ujar Ifan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan karakteristik tiap daerah. Setiap KDMP memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan satu pola untuk semua tidak selalu efektif. “Kredit atau bantuan untuk infrastruktur, misalnya, perlu disesuaikan agar benar-benar mendorong kemandirian koperasi di wilayahnya,” jelasnya.
Melalui pendampingan dan koordinasi lintas lembaga, KPPU berharap koperasi desa dapat menjadi poros utama pemerataan ekonomi di Bali. Jika ekosistem usaha dijaga tetap kompetitif dan inklusif, maka koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, melainkan juga garda depan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal.
Penegasan itu disampaikan Fanshurullah, akrab disapa Ifan, saat meninjau langsung aktivitas KDMP Awan di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Jumat, 31 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan Ketua KDMP Awan, I Wayan Wiarta, dan Kepala Desa Awan, I Ketut Dhana Bratha.
Ifan menyampaikan apresiasi atas kiprah KDMP Awan yang mampu bertahan di tengah kompetisi pasar yang ketat tanpa mengorbankan prinsip persaingan sehat. “Koperasi seperti ini membuktikan bahwa ekonomi rakyat bisa tumbuh kuat bila dikelola secara transparan dan berpihak pada anggota,” ujarnya.
KDMP Awan merupakan hasil pengembangan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Sentana Mandiri yang berdiri sejak 2003 dan kini memiliki 307 anggota aktif. Koperasi ini mengelola beberapa unit usaha, di antaranya perdagangan tabung gas LPG, beras dan sembako, serta layanan simpan pinjam.
Menurut Ifan, lini usaha seperti ini perlu mendapat perhatian karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “KPPU berkomitmen mendampingi koperasi agar terhindar dari praktik persaingan usaha tidak sehat serta memastikan pola kemitraan berjalan adil,” tegasnya. Ia menambahkan, banyak koperasi kesulitan berkembang karena pasar di sektor pangan, energi, dan ritel masih dikuasai oleh segelintir pemain besar.
KPPU, kata Ifan, akan terus memperkuat peran pengawasan dan advokasi agar koperasi memiliki ruang tumbuh yang setara. Dalam konteks ini, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyinergikan kebijakan persaingan usaha dengan program pemberdayaan koperasi. “Kebijakan yang baik harus melindungi semua pelaku, bukan memberi hak eksklusif kepada kelompok tertentu,” ujar Ifan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan karakteristik tiap daerah. Setiap KDMP memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan satu pola untuk semua tidak selalu efektif. “Kredit atau bantuan untuk infrastruktur, misalnya, perlu disesuaikan agar benar-benar mendorong kemandirian koperasi di wilayahnya,” jelasnya.
Melalui pendampingan dan koordinasi lintas lembaga, KPPU berharap koperasi desa dapat menjadi poros utama pemerataan ekonomi di Bali. Jika ekosistem usaha dijaga tetap kompetitif dan inklusif, maka koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, melainkan juga garda depan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal.
