Payakumbuh (24/1) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah dan aktivitas usaha lokal berjalan dalam iklim persaingan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Kunjungan yang dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026 ini mencakup peninjauan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Payakumbuh Timur Sicincin 2, Peternakan Ghaffar Firm Bersaudara, serta dialog dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Koto Baru.

Didampingi Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan Ridho Pamungkas, Ketua KPPU meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, KPPU juga berdialog dengan pengelola dapur terkait pola kemitraan dengan pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua KPPU menekankan pentingnya pengelolaan program secara terkoordinasi, terutama dalam pengaturan menu dan komposisi bahan pangan, agar tidak menimbulkan tekanan pada pasokan dan harga di pasar lokal. Menurutnya, program berskala besar seperti MBG berpotensi memengaruhi struktur permintaan jika tidak dirancang secara matang.

“Tanpa pengaturan menu yang terintegrasi, permintaan bahan pangan tertentu bisa meningkat tajam dan memicu fluktuasi harga. Ke depan, diperlukan desain menu yang terkoordinasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memastikan kesempatan usaha yang adil bagi pelaku usaha lokal,” ujar Ifan, sapaan Ketua KPPU.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Peternakan Ghaffar Firm Bersaudara. Di lokasi tersebut, Ketua KPPU meninjau fasilitas peternakan, sistem pemeliharaan sapi, serta rantai distribusi hasil ternak. Ia menegaskan bahwa sektor peternakan sapi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi daerah.

Menurutnya, pelaku usaha peternakan berskala lebih besar diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pengembangan peternak rakyat melalui skema kemitraan yang sehat, seperti pola inti–plasma. Skema ini dinilai mampu mendorong transfer teknologi, pembiayaan, dan akses pasar secara lebih merata.

“Kemitraan yang sehat akan menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor peternakan nasional,” jelas Ifan.

Agenda kunjungan ditutup dengan dialog bersama pengurus dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Koto Baru. Dalam pertemuan tersebut, KPPU membahas tata kelola kelembagaan koperasi, aktivitas usaha, serta tantangan yang dihadapi koperasi di tingkat kelurahan, termasuk keterbatasan aset dan fasilitas operasional.

Ketua KPPU menilai dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar koperasi memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada anggota secara optimal.

“Koperasi merupakan pilar penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil. Karena itu, koperasi perlu diperkuat melalui tata kelola yang sehat, transparan, serta dukungan aset dan fasilitas yang memadai,” ujarnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU tidak hanya berperan mengawasi persaingan usaha agar tetap sehat, tetapi juga melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dari praktik persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, serta kebijakan yang berpotensi merugikan ekonomi rakyat.

Melalui kunjungan kerja ini, KPPU menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, koperasi, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik, sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.