Kabar Wilayah
Kawal Kebijakan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) KPPU Kanwil VI dan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tingkatkan Sinergitas
16 Mei 2025
Makassar (16/5) – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., menerima kunjungan silaturahmi Plt. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar, Hasiholan Pasaribu di Kantor PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
Tujuan dari silaturahmi tersebut menurut Hasiholan Pasaribu untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga mendorong perekonomian Indonesia yang berkeadilan, program penyuluhan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengawasan kebijakan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkup sekolah Muhammadiyah khususnya yang berada di Sulawesi Selatan.
Berkaitan dengan kegiatan usaha, Ambo Asse menyampaikan bahwa PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan mendukung pengembangan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan dan memiliki 2 bagian terkait hal tersebut yaitu Majelis Ekonomi dan Majelis Kewirausahaan Pengembangan UMKM. Selain itu, salah satu bentuk dukungan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan terhadap UMKM yaitu penyediaan label halal gratis kepada UMKM bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Bank Indonesia, sehingga banyak UMKM yang bisa mendapatkan label halal tanpa dipungut biaya.
Selanjutnya, Hasiholan juga menyampaikan, berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPPU sebagai salah satu lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga persaingan usaha perlu memastikan distribusi dan pengadaan bahan makanan berjalan dengan lancar guna menjaga persaingan usaha yang sehat.
Selanjutnya terkait dengan program MBG, Ambo Asse sangat mendukung kebijakan tersebut, tetapi berdasarkan informasi Sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan belum ada yang mendapatkan program tersebut dan mungkin karena pendistribusiannya belum merata kepada sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Khusus untuk sekolah atau pondok pesantren yang dibawah naungan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ambo Asse mengusulkan kepada pemerintah untuk pengadaan MBG langsung diserahkan ke pondok pesantren dan tidak melalui vendor luar untuk meminimalkan resiko kesehatan makanan dan keterlambatan karena pondok pesantren PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan telah memiliki dapur yang besar dan baik serta cukup untuk menyediakan makanan kepada seluruh santri dan santriwati yang berjumlah kurang lebih 2.000 orang di Kota Makassar.
Tujuan dari silaturahmi tersebut menurut Hasiholan Pasaribu untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga mendorong perekonomian Indonesia yang berkeadilan, program penyuluhan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengawasan kebijakan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkup sekolah Muhammadiyah khususnya yang berada di Sulawesi Selatan.
Berkaitan dengan kegiatan usaha, Ambo Asse menyampaikan bahwa PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan mendukung pengembangan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan dan memiliki 2 bagian terkait hal tersebut yaitu Majelis Ekonomi dan Majelis Kewirausahaan Pengembangan UMKM. Selain itu, salah satu bentuk dukungan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan terhadap UMKM yaitu penyediaan label halal gratis kepada UMKM bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Bank Indonesia, sehingga banyak UMKM yang bisa mendapatkan label halal tanpa dipungut biaya.
Selanjutnya, Hasiholan juga menyampaikan, berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPPU sebagai salah satu lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga persaingan usaha perlu memastikan distribusi dan pengadaan bahan makanan berjalan dengan lancar guna menjaga persaingan usaha yang sehat.
Selanjutnya terkait dengan program MBG, Ambo Asse sangat mendukung kebijakan tersebut, tetapi berdasarkan informasi Sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan belum ada yang mendapatkan program tersebut dan mungkin karena pendistribusiannya belum merata kepada sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Khusus untuk sekolah atau pondok pesantren yang dibawah naungan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ambo Asse mengusulkan kepada pemerintah untuk pengadaan MBG langsung diserahkan ke pondok pesantren dan tidak melalui vendor luar untuk meminimalkan resiko kesehatan makanan dan keterlambatan karena pondok pesantren PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan telah memiliki dapur yang besar dan baik serta cukup untuk menyediakan makanan kepada seluruh santri dan santriwati yang berjumlah kurang lebih 2.000 orang di Kota Makassar.