Makassar (5/1) – Plt. Kepala Kantor Wilayah VI Makassar, Dahliana Tanur menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) mengenai Indikator Strategis Provinsi Sulsel bulan Desember 2025 yang diselenggarakan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak hadir juga pada forum tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini mencakup Biro Perekonomian dan Dinas Ketahanan Pangan serta Perum Bulog Kanwil Sulselbar. Kegiatan berlangsung di Ruang Bawakaraeng Lantai 3 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan Jl.Haji Bau No.6 Makassar.

BPS Provinsi Sulawesi Selatan merilis perkembangan inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, transportasi dan ekspor terkini. Tingkat inflasi tahunan Sulsel (Des 2025) tercatat sebesar 2,84 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) Sulsel pada Desember 2025 relatif sama dengan bulan sebelumnya, sedang nilai ekspor mengalami penurunan. Di lain sisi, indikator pariwisata mengalami peningkatan.

Adapun tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan selama Januari-Desember 2025 sebesar 2,84 persen atau berada di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,92 persen. Inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada pada angka 109,28. Selain inflasi tahunan, dipaparkan bahwa tingkat inflasi month to month (mtm) Sulawesi Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,49 persen.

Menjelang akhir tahun 2025, pergerakan harga di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend inflasi yang terkendali. Adanya kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran menjadi pemicu utama inflasi (y-on-y), terutama pada komoditas perawatan pribadi dan jasa (14,47 persen), makanan, minuman dan tembakau (4,46 persen), Kesehatan (1,63 persen) dan disusul sektor penyedia makanan dan minuman restoran (1,24 persen). Dari sisi spasial, Kota Parepare mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,85 persen dengan IHK 110,69, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,32 persen dengan IHK 108,62. Perbedaan tingkat inflasi antar wilayah tersebut menunjukkan adanya variasi dinamika harga barang dan jasa di masing-masing daerah.

Sementara itu, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen. Deflasi tersebut menunjukkan adanya penurunan harga pada komoditas dan layanan dalam kelompok tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang turut menahan laju inflasi secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut Dahliana menuturkan bahwa KPPU mengapresiasi kepada pihak BPS Provinsi Sulawesi Selatan karena telah menjadikan Kantor Wilayah VI KPPU Makassar sebagai salah satu mitra strategis, sehingga diharapkan keduanya dapat bersama-sama membangun infrastruktur persaingan usaha yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu mengembangkan statistik khusus di bidang persaingan usaha dan kemitraan agar lebih akurat dan mutakhir.