Kabar Wilayah
Kantor Wilayah VI KPPU Makassar Hadiri Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan
27 November 2025
Makassar (27/11) – Plt. Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar, Dahliana Tanur menghadiri Rapat Evaluasi Kegiatan Survei Monev Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto. Dalam kegiatan ini, turut hadir beberapa narasumber antara lain; Mustakim selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muhammadong selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Sitti Sulfiani selaku Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKN Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Endah Zuraedah selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Salman Samir selaku Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri peserta dari perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPMPTSP, BKKBN, KPPG, Bappelitbangda. Tampak hadir pula Ombudsman, Balai Besar POM Makassar, serta para Kepala dan/atau yang mewakili BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
“Rapat Evaluasi ini dilaksanakan sebagai tahap akhir kegiatan MBG untuk mengevaluasi seluruh proses yang telah berjalan sebelumnya,” kata Aryanto. Rakor menjadi forum untuk menyampaikan capaian, kendala, serta temuan lapangan, sehingga informasi dari seluruh tim pelaksana dapat diselaraskan. Melalui rakor ini, ditetapkan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan untuk pelaksanaan MBG pada periode berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran.
MBG bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan, dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup selama jam belajar. Untuk mengukur dampak program secara komprehensif, dilakukan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG 2025 guna menilai pengaruh MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial. Hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam rangka pengembangan dan peningkatan efektivitas Program MBG ke depan.
“Dalam rangka mengawal pelaksanaan survei tersebut, dipandang perlu adanya monitoring dan evaluasi baik secara teknis maupun administrasi agar seluruh tahapan bisa berjalan sesuai tujuan dan tanpa kendala berarti,” pungkas Aryanto.
“Melalui kegiatan ini, BPS Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memperkuat kualitas data dan hasil survei terkait pemantauan dan evaluasi Program MBG, sebagai dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tambah Aryanto.
Selanjutnya Dahliana menuturkan bahwa KPPU saat ini tengah menyiapkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Rekomendasi KPPU khususnya ditujukan untuk memastikan keberpihakan kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pengawasan terhadap potensi praktik monopoli dalam implementasi program MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi sekaligus untuk mencegah potensi dominasi pasar oleh kelompok usaha besar. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kemitraan yang adil, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan terhadap UMKM. Oleh karena itu, KPPU akan terus mendorong ekosistem persaingan usaha yang sehat dan menjamin keberlanjutan program ini sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari tugas pengawasan persaingan usaha, KPPU melalui Kantor Wilayah di seluruh Indonesia akan terus melakukan pemantauan, survei, dan evaluasi berkala terhadap implementasi program MBG. Langkah ini untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi oleh kelompok usaha besar serta menjamin kesetaraan peluang bagi UMKM.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto. Dalam kegiatan ini, turut hadir beberapa narasumber antara lain; Mustakim selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muhammadong selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Sitti Sulfiani selaku Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKN Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Endah Zuraedah selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Salman Samir selaku Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri peserta dari perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPMPTSP, BKKBN, KPPG, Bappelitbangda. Tampak hadir pula Ombudsman, Balai Besar POM Makassar, serta para Kepala dan/atau yang mewakili BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
“Rapat Evaluasi ini dilaksanakan sebagai tahap akhir kegiatan MBG untuk mengevaluasi seluruh proses yang telah berjalan sebelumnya,” kata Aryanto. Rakor menjadi forum untuk menyampaikan capaian, kendala, serta temuan lapangan, sehingga informasi dari seluruh tim pelaksana dapat diselaraskan. Melalui rakor ini, ditetapkan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan untuk pelaksanaan MBG pada periode berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran.
MBG bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan, dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup selama jam belajar. Untuk mengukur dampak program secara komprehensif, dilakukan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG 2025 guna menilai pengaruh MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial. Hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam rangka pengembangan dan peningkatan efektivitas Program MBG ke depan.
“Dalam rangka mengawal pelaksanaan survei tersebut, dipandang perlu adanya monitoring dan evaluasi baik secara teknis maupun administrasi agar seluruh tahapan bisa berjalan sesuai tujuan dan tanpa kendala berarti,” pungkas Aryanto.
“Melalui kegiatan ini, BPS Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memperkuat kualitas data dan hasil survei terkait pemantauan dan evaluasi Program MBG, sebagai dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tambah Aryanto.
Selanjutnya Dahliana menuturkan bahwa KPPU saat ini tengah menyiapkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Rekomendasi KPPU khususnya ditujukan untuk memastikan keberpihakan kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pengawasan terhadap potensi praktik monopoli dalam implementasi program MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi sekaligus untuk mencegah potensi dominasi pasar oleh kelompok usaha besar. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kemitraan yang adil, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan terhadap UMKM. Oleh karena itu, KPPU akan terus mendorong ekosistem persaingan usaha yang sehat dan menjamin keberlanjutan program ini sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari tugas pengawasan persaingan usaha, KPPU melalui Kantor Wilayah di seluruh Indonesia akan terus melakukan pemantauan, survei, dan evaluasi berkala terhadap implementasi program MBG. Langkah ini untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi oleh kelompok usaha besar serta menjamin kesetaraan peluang bagi UMKM.
