Berita Terbaru
Kantor Wilayah VI KPPU Makassar Hadiri HLM TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel Bahas Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
03 Desember 2025
Makassar (3/12) – Plt. Kepala Kantor Wilayah VI, Dahliana Tanur menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Periode November 2025. Pelaksanaan kegiatan bertujuan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan, TPID dan TP2DD Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dengan tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”, yang dilaksanakan di Baruga Phinisi BI lt. 4 Jalan Sudirman Makassar. Pertemuan yang dihadiri oleh Hj. Fatmawati (Wakil Gubernur Sulsel), H. Jufri Rahman (Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel), Supendi (Kepala Kanwil Kemenkeu Sulsel) dan perwakilan Pangdam XIV/Hasanuddin. Tampak hadir juga para perwakilan Forkopimda, serta Bupati/Wakil Bupati se-Sulsel.
Pertemuan ini sebagai upaya stabilisasi harga jelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, serta penguatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulsel kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Predikat Terbaik Pertama Kategori Provinsi Wilayah Sulawesi untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat HLM TPID dan TP2DD Sulsel.
Dalam laporannya, Jufri Rahman, yang juga Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin. Ia secara khusus mencatat sejumlah prestasi TP2DD di wilayah Sulsel, termasuk TP2DD Kota Makassar yang meraih Predikat Terbaik Pertama Kategori Kota untuk yang ketiga kalinya, TP2DD Kabupaten Sidrap (terbaik Pertama Kategori Kabupaten untuk kedua kalinya), dan TP2DD Kabupaten Luwu (terbaik Kedua Kategori Kabupaten).
“Semoga ke depan, sinergitas di antara kita semua semakin harmonis dan lebih kokoh,” kata Jufri Rahman. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar piala, melainkan fondasi penting. “Selain itu, tentu saja terima kasih kepada Kepala Bapenda, BKAD, serta rekan-rekan teknis TP2DD se-Sulawesi Selatan yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh meningkatkan dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah dalam lingkup kerja masing-masing. Ini adalah modal dasar untuk melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD Semester I 2025, seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Pemerintah Provinsi, sudah masuk kategori digital dengan rata-rata indeks sebesar 93,25%. Namun, Jufri mengingatkan beberapa daerah mengalami penurunan indeks, yang memerlukan perhatian pimpinan daerah untuk mendorong kegiatan yang meningkatkan transaksi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Rapat Koordinasi ini membahas dua isu krusial: Pembuatan Roadmap TP2DD Tahun 2026-2030 dan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Peta jalan TP2DD akan berakhir pada penghujung 2025, sehingga penyusunan peta jalan baru ini sangat vital, menunjuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2021. KKPD diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan data, inklusivitas melalui prinsip 3I (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas), efisiensi biaya, serta digitalisasi belanja barang dan jasa untuk transparansi. Digitalisasi ini meminimalisasi potensi kebocoran anggaran, mempercepat proses administrasi keuangan, serta menghasilkan data transaksi yang akurat dan real-time. Capaian ini menjadi modal dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efisien di Sulawesi Selatan.
“Kami berharap jalinan sinergi dan kolaborasi menjadi semakin kuat antar Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan seluruh stakeholder yang hadir pada siang ini, serta yang tidak kalah penting, kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam kenaikan indeks ETPD Pemda di seluruh Sulawesi Selatan,” tandas Jufri Rahman.
Pertemuan ini sebagai upaya stabilisasi harga jelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, serta penguatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulsel kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Predikat Terbaik Pertama Kategori Provinsi Wilayah Sulawesi untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat HLM TPID dan TP2DD Sulsel.
Dalam laporannya, Jufri Rahman, yang juga Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin. Ia secara khusus mencatat sejumlah prestasi TP2DD di wilayah Sulsel, termasuk TP2DD Kota Makassar yang meraih Predikat Terbaik Pertama Kategori Kota untuk yang ketiga kalinya, TP2DD Kabupaten Sidrap (terbaik Pertama Kategori Kabupaten untuk kedua kalinya), dan TP2DD Kabupaten Luwu (terbaik Kedua Kategori Kabupaten).
“Semoga ke depan, sinergitas di antara kita semua semakin harmonis dan lebih kokoh,” kata Jufri Rahman. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar piala, melainkan fondasi penting. “Selain itu, tentu saja terima kasih kepada Kepala Bapenda, BKAD, serta rekan-rekan teknis TP2DD se-Sulawesi Selatan yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh meningkatkan dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah dalam lingkup kerja masing-masing. Ini adalah modal dasar untuk melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD Semester I 2025, seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Pemerintah Provinsi, sudah masuk kategori digital dengan rata-rata indeks sebesar 93,25%. Namun, Jufri mengingatkan beberapa daerah mengalami penurunan indeks, yang memerlukan perhatian pimpinan daerah untuk mendorong kegiatan yang meningkatkan transaksi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Rapat Koordinasi ini membahas dua isu krusial: Pembuatan Roadmap TP2DD Tahun 2026-2030 dan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Peta jalan TP2DD akan berakhir pada penghujung 2025, sehingga penyusunan peta jalan baru ini sangat vital, menunjuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2021. KKPD diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan data, inklusivitas melalui prinsip 3I (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas), efisiensi biaya, serta digitalisasi belanja barang dan jasa untuk transparansi. Digitalisasi ini meminimalisasi potensi kebocoran anggaran, mempercepat proses administrasi keuangan, serta menghasilkan data transaksi yang akurat dan real-time. Capaian ini menjadi modal dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efisien di Sulawesi Selatan.
“Kami berharap jalinan sinergi dan kolaborasi menjadi semakin kuat antar Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan seluruh stakeholder yang hadir pada siang ini, serta yang tidak kalah penting, kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam kenaikan indeks ETPD Pemda di seluruh Sulawesi Selatan,” tandas Jufri Rahman.
